FPAN dorong Gubernur Khofifah Segera Rotasi Pejabat Pemprov

 

 

 

 

 

INDRAPURA.ID – DPRD mulai memberi sejumlah saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kinerjanya semakin optimal. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur A Basuki Babussalam, mendorong Gubernur segera melakukan konsolidasi internal jelang pembahasan agenda-agenda besar di Pemprov Jatim.

Basuki menerangkan, agar semakin optimal, Gubernur perlu segera menata SDM di masing-masing organisasi perangkat daerah di Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Konsolidasi itu dilakukan dengan melakukan rotasi beberapa jabatan strategis dan penetapan beberapa pimpinan OPD yang statusnya masih Plt. 

 

 

 

“Ini momentum Sangat baik, bagi Gubernur untuk melakukan Kondolidasi. Bersamaan dengan HUT Propinsi Jawa Timur, kita juga sedang menyongsong pembahasan R-APBD Jawa Timur 2020,” tutur Basuki, Ahad (13/10/2019). 

 

 

 

Ada beberapa alasan FPAN memberikan dorongan agar gubernur melakukan konsolidasi. Pertama, pembahasan Rancangan APBD 2020 adalah momentum bagi pemerintah untuk mewujudkan janji-janji terbaik Gubernur bagi masyarakat Jawa Timur. Kedua, sampai bulan Oktober, serapan APBD baru 52 persen. Artinya banyak koordinasi yang tidak optimal ditingkat perangkat daerah. Ketiga, ada beberapa pejabat yang statusnya Pelaksana Tugas (Plt), sehingga tidak bisa maksimal memainkan perannya. “Agar mesin pemerintah berjalan baik, program-program bisa direalisasi untuk kesejahteraan masyarakat Jawa timur, FPAN mendorong konsolidasi itu,” sarannya. 

 

 

 

Ketika ditanya jabatan apa saja yang harus dikonsolidasi, Basuki mengatakan, prinsip semua jabatan harus dievaluasi. “Dipetakan menyeluruh. Gubernur buat prioritas memilih tokoh terbaik untuk jabatan paling strategis. Sehingga Gubernur punya tim hebat untuk menuntaskan kerja kerja yang beliau emban,” sebut Basuki.

 

 

 

Soal waktu, kapan sebaiknya konsolidasi dilakukan, FPAN mendorong agar dilakukan secepatnya. “Lebih cepat lebih baik. Karena momentumnya sekarang. Berjalannya mesin pemerintahan saat ini kurang maksimal. Jadi perlu di genjot untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” ungkap Basuki.

 

Terkait dengan usulan tokoh tokoh yang akan menempati tempat terbaik, Basuki menuturkan gubernur memiliki kewenangan mutlak. “PAN sebagai pengusung dan pendukung utama gubernur tentu punya beberapa pertimbangan. Insya Allah akan kami sampaikan secara khusus. Tapi secara umum, kewenangan mutlak soal rotasi dan penetapan Plt ada di ibu Gubernur,” pungkas Basuki. rik

 


Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *