Komisi C Desak Tata Ulang Manajemen PT PJU Jatim

INDRAPURA.ID – Komisi C DPRD Jatim menggelar rapat dengar pendapat dengan salah satu BUMD Jatim, PT Petrogras Jatim Utama (PJU), Kamis (26/8/2021).

Hal ini terkait konflik di internal perusahaan platerah itu hingga jadi konsumsi publik. Sedangkan di eksternal kerjasama perusahaan dengan pihak ketiga berjalan tak sesuai harapan.

Ketua Komisi C DPRD Jatim, Hidayat mengatakan jajaran komisaris dan direktur PT PJU banyak diisi oleh orang-orang yang pernah berjasa memenangkan Gubernur Khofifah di Pilgub Jatim 2018 silam tanpa melihat kompetensi dan profesionalitas yang mereka miliki.

“Akibatnya, kinerja perusahaan jadi menurun drastis. Bahkan laba perusahaan dari Rp112 miliar pada tahun 2019 turun drastis menjadi Rp23 miliar di tahun 2020 padahal targetnya Rp38 miliar sehingga deviden yang diberikan pada PAD tinggal Rp7 miliar,” kata politikus asal Fraksi Partai Gerindra.

Untuk perbaikan manajemen perusahaan kedepan, lanjut Hidayat, Komisi C mendesak kepada Gubernur Jatim segera melakukan penataan ulang manejemen PT PJU Jatim. “Konsolidasi internal perusahaan yang kurang baik ini kita support untuk segera diperbaiki dan jangan sampai menjadi konsumsi publik karena ini perusahaan plat merah agar citra BUMD Jatim tidak menjadi jelek,” pintanya.

“Kami mendorong dilakukan penataan ulang dengan rekrutmen terbuka agar menejemen PT PJU dipegang orang-orang yang profesional. Kalau perlu diberlakukan remunerasi asal targetnya jelas. BUMD jangan terlalu dipolitisi tanpa mengedapankan kompetensi dan profesionalisme karena perusahaan ini modalnya dari uang rakyat,” imbuhnya.

Sementara untuk urusan eksternal PT PJU, Komisi C juga merekomendasikan agar bisa merealisasikan Partisipating Interest (PI) yang menjadi hak Pemprov Jatim dengan tetap mengedepankan efesiensi. “Cost recovery harusnya tidak menjadi beban PT PJU sebagai syarat bisa mendapat PI,” harap Hidayat.

Masih di tempat yang sama, Plt Dirut PT PJU Jatim Parsudi mengatakan bahwa persoalan internal perusahaan sampai terdengar ke luar itu sebenarnya hal yang biasa. “Tidak ada hal yang luar biasa di dalam PT PJU,” dalihnya.

Begitu juga menyangkut tiga kali RUPS-LB belum juga mampu menetapkan Dirut definit, kata Parsudi itu urusan pemegang saham (Gubernur Jatim,red). “Urusan itu pemegang saham, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tanyakan langsung ke pemegang saham,” imbuhnya.

Parsudi optimistis kinerja perusahaan kedepan akan meningkat drastis. Sebab salah satu kegiatan usaha PT PJU Jatim adalah perjualan gas dari PT Petronas ke  PJB (Pembangkit Jawa Bali) sejak 2016-2019 (tahap pertama).

“Tahap kedua, kerjasama itu dengan Petronas dan PJB dimulai Januari tahun 2021. Itu bukan urusan mudah karena jatah 40 MMCFD yang diberikan blok Ketapang kepada PT PJU itu dipengaruhi kelancaran produksi dan harga pasar. Mudah-mudahan semua berjalan nomal sehingga perusahan akan kembali sehat,” pungkasnya.