Reses Achmad Iskandar, Petani Pamekasan  Berharap Fasilitasi Pembuatan Pupuk Organik

INDRAPURA.ID – Persoalan klasik kelangkaan dan mahalnya harga pupuk bersubsidi di pasaran saat petani menghadapi musim tanam, nampaknya juga dialami sebagain besar petani di Kabupaten Pamekasan. Hal itu terungkap saat Achmad Iskandar Wakil Ketua DPRD Jatim menggelar Reses I Tahun 2022 di GOR PB Angkasa Desa Kolpajung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Sampang, Selasa (1/2/2022).

Abdul Ghofur warga Konang Kabupaten Sampang menyatakan saat petani membutuhkan pupuk untuk kebutuhan lahan pertanian garapan mereka ternyata sulit didapat dan harganya mahal. Akibatnya, hasil produksi pertanian petani tidak maksimal dan berimbas pada tingkat kesejahteraan petani menjadi turun.

“Kami berharap difasilitasi supaya bisa mendapatkan pelatihan untuk pembuatan pupuk organik dan peralatannya agar petani tidak terpaku pada pupuk anorganik untuk pemenuhan kebutuhan pupuk pertanian,” kata Ghofur.

Sementara itu Fathur warga Kartagenah menyampaikan bahwa sebagian masyarakat Sampang resah karena kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai Pemprov Jatim dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Akibatnya saat warga membutuhkan layanan kesehatan diminta  harus membayar padahal mereka tergolong masyarakat kurang mampu.

“Kami berharap segera ada solusi karena jika dibiarkan berlarut-larut justru akan menambah beban persoalan di masyarakat,” tegasnya.

Masih di tempat yang sama, salah seorang warga berharap jalan di Talampeh yang menghubungkan antara Pamekasan dan Sampang supaya bisa dibuka kembali agar masyarakat tidak harus jalan memutar dan terlalu jauh.

“Jalan itu awalnya cukup lebarnya tapi sudah hampir 25 tahun tak difungsikan sehingga sekarang menjadi jalan setapak. Kami mohon bisa dibuka kembali dan dilebarkan,” kata salah satu warga yang ikut menghadiri reses.

Menanggapi aspirasi warga, politikus asal Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa pemicu penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan warga kurang mampu yang dibiayai Pemprov Jatim itu akibat adanya regulasi yang baru tidak membolehkan lagi.

“Aturan yang baru, Pemprov Jatim tidak diperbolehkan membiayai kepesertaan BPJS Kesehatan warga kurang mampu. Sehingga tangggungjawab tersebut akan dialihkan ke kabupaten/kota,” jelas Achmad Iskandar.

Lebih jauh anggota DPRD Jatim tiga periode ini menegaskan bahwa sebagian kabupaten/kota di Jatim sudah berkomitmen untuk menanggung biaya BPJS Kesehatan warga kurang mampu di daerahnya. Namun proses transisi mengaktifkan kembali ini membutuhkan waktu sehingga berdampak pada layanan kesehatan masyarakat.

“Pemkab Pamekasan sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.36 miliar untuk mengcover hampir 500 ribu warga kurang mampu kedalam BPJS Kesehatan. Jadi masa transisi ini memang menimbulkan persoalan di masyarakat karena minimnya informasi terkait pembaharuan data yang membutuhkan waktu,” dalih politikus asli Sumenep ini.

Sementara menyangkut kebutuhan pupuk petani, Iskandar menyatakan sangat mendukung dan siap menfasilitasi dengan dinas terkait baik di provinsi maupun pemkab Pamekasan jika para petani ingin mengembangkan pupuk organik.

“Aspirasi ini akan kita perjuangkan karena sangat dibutuhkan dan sudah menjadi persoalan sosial yang sangat mengkristal sehingga harus segera mendapatkan solusi karena menyangkut mata pencaharian mayoritas warga Pamekasan,” tegasnya.

Pertimbangan lainnya, penggunaan pupuk organik juga bisa mengembalikan tingkat kesuburan tanah. Mengingat, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan dalam jangka waktu lama bisa mengurangi tingkat kesuburan lahan pertanian.

“Saya kira pemerintah juga tengah menggalakkan penggunaan pupuk organik. Kalau di dinas pertanian nanti tersedia bantuan peralatan tentu akan kita perjuangkan supaya kelompok tani di Pamekasan juga bisa mendapatkan bantuan peralatan pembuatan pupuk organik,” imbuhnya.

Iskandar  enggan berspekulasi menyangkut dugaan adanya penyimpangan kuota pupuk bersubsidi di Pamekasan dijual ke daerah lain sehingga petani Pamekasan sulit mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Itu kan aturannya sudah jelas dimana kuota pupuk bersubsidi sesuai dengan e-RDKK yang diberikan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Persoalan ini bukan hanya terjadi di pamekasan tapi hampir menyeluruh di wilayah Jatim,” dalih Iskandar

Khusus menyangkut harapan pembukaan kembali jalan penghubung antara Pamekasan dan Sampang yang sempat tidak berfungsi dalam waktu yang lama, Iskandar menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Kalau jalan itu milik kabupaten, saya akan berbicara dengan Pak Bupati. Sebaliknya jika itu milik provinsi, saya akan membicarakan dengan Pak Wagub dan Dinas PU Bina Marga serta Dishub Jatim. Ini khan aspirasi ya harus ditampung padahal saya belum cek lokasi,” jelas Iskandar.

Persoalan-persoalan lain yang banyak disampaikan warga Pamekasan, lanjut Iskandar adalah menyangkut minimnya pembangunan fisik sejak pandemi Covid-19 sehingga secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian masyarakat.

“Ini adalah pilihan dan resiko yang harus dihadapi bersama. Sebab hampir seluruh anggaran baik APBN, APBD hingga APBDes difokuskan untuk penanganan pandemi sehingga program pembangunan di berbagai sektor mengalami stagnan. InsyaAllah tahun ini akan bangkit seiring dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sehingga pandemi bisa dikendalikan dengan baik,” pungkasnya.