INDRAPURA.ID – Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur dr Agung Mulyono mengatakan harapan masyarakat terhadap pembangunan Jembatan Konto Lama akhirnya menemukan solusi. Menurutnya pembangunan jembatan yang semula diusulkan jembatan gantung, disepakati jembatan cekdam.
“Dari diskusi yang kita lakukan dengan Bupati Kediri, setelah disepakati jembatan cekdam maka kami akan berupaya membawa hal ini ke Gubernur Jatim untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK),” ujarnya saat menggelar kunjungan kerja Komisi D DPRD Jatim ke Pendopo Kabupaten Kediri membahas terkait pembangunan Jembatan Konto Lama dan monitoring progres Bandara Kediri, Senin (7/3/2022).
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan jika Jembatan Konto Lama ini dibuat jembatan gantung maka hanya bisa dilewati pejalan kaki dan motor. Akan tetapi, menurutnya, jika ingin dilewati mobil maka harus jembatan cekdam. “Jembatan cekdam inilah yang diharapkan masyarakat untuk mengatasi problematika saat ini,” terangnya.
Hal senada anggota Komisi D DPRD Jatim Martin Hamonangan. Menurutnya masyarakat Kediri ingin jembatan cekdam. “Kalau jembatan gantung maka bentangannya terlalu panjang.Nah untuk fungsinya tentu lebih baik. Kalau hanya untuk masalah kewenangan antara provinsi dengan kabupaten terkait pembangunan jembatan ini, sebenarnya ini sudah selesai. Yakni sudah menjadi kewenangan Kabupaten Kediri,” terangnya.
Sementara itu Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan Jembatan Konto Lama atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jembatan Kandangan, Pare terjadi penumpukan arus. Menurutnya untuk mekanismenya anggaran yang dimiliki kabupaten akan dibantu oleh BKK Provinsi. “Untuk administrasi sudah tidak ada masalah karena sudah menjadi kewenangan kabupaten,” jelasnya.
Terkait Bandara Kediri, pria yang akrab disapa Mas Bup ini mengatakan Bandara Kediri akan beroperasi pada Juni 2023. Menurutnya pembangunan Bandara ini tidak ada masalah. “Hanya saja problemnya adalah infrastruktur penunjangnya belum terpenuhi. Salah satunya pembangunan jalan tol Kediri – Kertosono, yang tidak hanya terkendala anggaran namun juga pembebasan lahan,” ungkapnya.