Reses Karimullah, Warga Lumajang Resah PMK Belum Teratasi

INDRAPURA.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan segera membuat kebijakan yang mampu menolong petani ternak yang resah akibat wabah PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang masih belum teratasi.

Ini disampikan anggota DPRD Jatim dari dapil Jember Lumajang H Karimullah, meneruskan keluhan warga Jember-Lumajang yang mengadu kepadanya saat menggelar reses.

PMK yang tengah dikeluhkan oleh para peternak dan pedagang Sapi, mereka menyampaikan kondisi kepanikan dan gambaran suram akibat penyakit PMK itu.
Apalagi kabar wacana dari pemerintah dalam hal ini Dinas Petenakan, salah satunya yang akan memperketat dan menutup pasar hewan baik yang terpapar atau tidak, dilarang untuk berjualan ternaknya.

Ini sangat meresahkan karena Jember dan Lumajang adalah salah satu kabupaten yang cukup besar produksi sapinya. Menurut Karimullah dirinya sangat paham dari sisi kesehatan sapi ini bisa dipahami. Namun dari sisi ekonomi para petrnak sapi yang akan menghadapi masalakhk.

“Andai untuk konsumsi di internalnya Jember atau Lumajang, sapi-sapi dua kabupaten ini kebutuhan di internalnya saya pikir cukup. Karena itu harapannya ini dilempar untuk memenuhi titik-titik yang dinyatakan kurang. Dari sisi target kesehatan ternak sapi nya tercapai, karena ini penyebarannya cukup cepat, tapi dari sisi perekonomian dan perputaran itu, kayaknya bisa menjadi lumpuh,” ungkap Karimullah ditemui usai menggelar reses di Lumajang, Jumat (3/6/2022).

Karena itu, Politisi Golkar ini menguusulkan agar jalur jual beli sapi dan daging tetap di buka dengan pengawasan ketat, termasuk bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Ada perlakuan khusus untuk daging yang steril dari virus.

“Menurut saya solusinya adalah satu memang dibutuhkan kerja ekstra Dinas Kesehatan melalui kesehatan itu, daging sapi yang sudah dinyatakan sehat silahkan mau digunakan untuk konsumsi di internal, mau dikeluarkan, tidak menutup sisi lintasan itu. Jadi lebih pada penekanan seleksi atau tes kesehatan, artinya tidak semuanya dianggap sama,” lanjutnya.

Ketua DPD Golkar Kabupaten Jember ini juga menyampaikan kondisi yaang dimanfaatkan kelompok kelompok tertentu dengan adanya PMK ini, dengan membeli sapi peternak dengan harga murah.

“Transaksi jual beli sapi memang masih berjalan, tapi ada sebagian pedagang yang memanfaatkan situasi pengaruh kepada harga. Petani peternak yang dalam jumlah kecil ada kalanya memang butuh harus jual itu. Apalagi mau Qurban, menghadapi hari raya, apalagi ada kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, akhirnya harus dilepas dengan harga murah. Kalau itu semua dipengaruhi dengan persoalan ini, ya kasihan peternak kan?” tambahnya.

Dengan situasi yang sangat tidak ideal ini, Karimullah mendesak Gubernur Khofifah membuat kebijakan agar petani tidak rugi tanpa mengabaikan upaya menahan laju penyebaran PMK.

“Maka saya menyampaikan keluhan para petani ternak ini, Gubernur segera membuat kebijakan membuat Keputusan atau edaran Gubernur salah satu menjaga keseimbangan sisi kesehatan tetap menjadi perhatian, sirkulasi atau atau perdagangan lintas ini bisa dijalankan dengan catatannya itu memperketat seleksi dan tidak menutup Itu,” pungkasnya.