Anggaran Covid-19 di RS Milik Pemprov Terserap 10 Persen, Komisi C Minta Dialihkan untuk UMKM

INDRAPURA.ID – Belanja Tidak Terduga (BTT) Penanganan Covid-19 di rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur hanya terserap rata-rata sepuluh persen sampai dengan pertengahan tahun 2022.

Karena itu, Pemprov Jatim diminta untuk mengalihkan alokasi anggaran tersebut untuk membangkitkan sektor UMKM yang masih terpuruk akibat pandemi.

Rendahnya serapan anggaran itu terungkap saat Komisi C DPRD Jawa Timur melakukan hearing dengan sejumlah rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur pada Senin (8/8/2020).

“Setelah kami hearing dengan Dinas Kesehatan dan di belakangnya banyak direktur rumah sakit provinsi diantaranya RSUD Dr Soetomo, RSUD Haji, RS Jiwa Menur, RSUD Saiful Anwar dan RSUD dr Soedono Madiun itu begitu laporan yang kami terima sangat membangggakan justru disini belanja tidak terduga yang disiapkan untuk Covid-19 tidak lebih dari 10 persen terserap,” kata anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Khulaim Junaidi.

Dia mengatakan, dari hasil diskusi tersebut, dia optimistis sampai dengan akhir tahun 2022, anggaran tak terduga yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid 19 di rumah sakit tersebut maksimal hanya terserap 10 persen.

“Mungkin dari beberapa rumah sakit tersebut hanya RSUD Dr Soetomo saja yang penyerapannya diatas 10 persen karena memang menjadi rujukan bagi masyarakat,” tambahnya.

Anggota DPRD Jatim dari Dapil Sidoarjo itu menilai kabar tersebut sangat menggembirakan bagi masyarakat Jatim. Menurut dia, dengan rendahnya warga yang dirawat akibat Covid 19 itu menunjukan kalau kekebalan komunal atau herd imunity di masyarakat Jawa Timur sudah terbentuk.

Untuk itu, Pemprov Jatim bisa mengalihkan anggaran BTT Covid-19 baik di PAK 2022 maupun APBD 2023 untuk kebangkitan sektor UMKM yang masih terpuruk di Jatim.

“Dengan laporan rumah sakit yang menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk itu sangat tidak dibutuhkan ini membuktikan bahwa itu bener-bener turun. Ini kita harapkan untuk PAK nanti kita kurangi dan tidak ditambah lagi bisa digunakan untuk kebutuhan lain untuk membangkitkan sektor UMKM,” tambahnya.

Politisi PAN Jatim itu menilai, anggaran penanganan Covid 19 Pemprov Jatim harus dirombak total, sehingga pemulihan ekonomi di Jatim bisa berjalan cepat dan maksimal.

“Mungkin kita kurangi dan tinggal 20 persen lah,” pungkasnya.