Jatim Terbanyak Orang Miskin, Program Hapus Kemiskinan Disoal
INDRAPURA.ID – Angka kemiskinan di Jawa Timur masih jadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius. Pasalnya, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hampir separuh dari penambahan orang miskin tersebut berasal dari tiga provinsi di pulau Jawa, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah dan Banten.
Adapun secara keseluruhan, jumlah orang miskin di Indonesia pada September 2022 sebanyak 26,36 juta atau 9,57% dari total penduduk Indonesia.
Lima provinsi dengan penambahan jumlah orang miskin terbanyak pada September 2022 dibandingkan Maret 2022 yakni Jawa Timur 55,22 ribu orang, Jawa Tengah 26,79 ribu orang, Nusa Tenggara Timur 17,55 ribu orang, Banten 15,64 ribu orang, Papua 14,2 ribu orang.
Parahnya lagi, Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) yang diluncurkan hanya seremonial belaka. Padahal, aplikasi tersebut digadang-gadang bisa mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) di pertengahan tahun kemarin.
Kritikan tajam pun dilontarkan Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi saat dikonfirmasi Bhirawa, Kamis (19/1/2023). Menurutnya, pembahasan angka kemiskinan selalu seksi setiap tahun.
“Pemprov jatim selalu mengaku punya program andalan untuk menekan angka kemiskinan di Jatim. Meskipun ternyata tetap ada kenaikan, lebih-lebih karena Covid-19 selama dua tahun. Penambahan 55,22 ribu ini bisa saja dijadikan pembelaan oleh pemprov jatim,” katanya.
Politisi asal Bangkalan ini menjelaskan, persoalan mendasar adalah data base yang pernah dimiliki oleh Pemprov Jatim yaitu by name by address.
“Selama ini hanya menyajikan data agregat versi BPS. Saya menilai OPD terkait bersama Bappeda ibarat orang kebingungan untuk menekan angka kemiskinan dengan program andalannya,” ujarnya.
Mathur mengungkapkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) plus bukan jawaban yang tepat, termasuk aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) yang diorbitkan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak.
“Uang operasional Sinta Gelis Rp1 miliar, sedangkan Pemkab Bangkalan dengan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) hanya bermasalah Rp750 juta untuk mendata by name by address angka kemiskinan di Bangkalan. Di selesaikan dengan Sinta Gelis, sasaran 14 desa,” pungkas Mathur.
Pemprov Jatim sendiri dikabarkan getol dan berupaya memenuhi target pemerintah pusat dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Dalam Inpres tersebut, ditargetkan bahwa seluruh wilayah Indonesia bisa nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 mendatang.
Sebagai dukungan untuk mewujudkan hal tersebut, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) di Ballroom Hotel Platinum Surabaya, Minggu (31/7/2022) silam.
