INDRAPURA.ID – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur diharapkan mampu berjalan optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah khususnya di tahun 2024 ditengah kabar tidak mengenakkan soal penurunan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Menurut wakil ketua komisi C DPRD Jawa Timur Anwar Sadad mengatakan saat ini untuk pendapatan PKB di Indonesia termasuk di Jawa Timur mengalami perubahan proporsi dimana kewenangan Propinsi semakin sedikit.
“Harus ada inovasi dari Bapenda untuk bisa terus menjaga pendapatan daerah ketika diberi kewenangan yang sedikit,” jelas politisi Gerindra ini di sela kunjungan bersama komisi C DPRD Jawa Timur untuk Pemantauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Madiun dan Ponorogo di Madiun, Rabu (27/3/2024).
Pria asal Pasuruan ini mengatakan sekarang ini potensial lost dari pendapatan daerah mencapai Rp 4 Triliun.” Namun jika Bapenda daerah mampu menjaga, tentunya untuk potensial lostnya tidak mencapai nilai tersebut,” terangnya.
Selain itu, sambung dia, serbuan mobil listrik sangat mengganggu kinerja pendapatan bagi daerah.
“Selama ini pemerintah sudah memberikan subsidi bagi kendaraan mobil listrik.Bagi saya sumber-sumber pendapatan harus terus intensifkan diluar pajak kendaraan bermotor (PKB), PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor), balik nama dan lainnya,” jelasnya.
Bapenda Jawa Timur, lanjutnya pria asal Pasuruan ini harusnya juga punya inovasi lain untuk menggali potensi pajak secara maksimal. ” Bisa dari sektor deviden BUMD dimana selama ini kinerjanya belum optimal,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Madiun Bapenda Jawa Timur Aris Nuryadi mengatakan pihaknya sudah melakukan berbagai inovasi pelayana dengan tujuan untuk peningkatan pendapata daerah diantaranya dengan sejumlah instansi.
“Kami punya Samsat Manjur dan Samsat Santri,”katanya.
Untuk Samsat Manjur, kata Aris dimana inovasi ini memberikan fasilitasi pajak kendaraan bermotor tahunan yang bekerja sama dengan pihak sekolah menengah dan kejuruan bersama dengan PT POS,” lanjutnya.
Sedangkan Samsat Santri, lanjut Aris, dimana inovasi samsat yang diletakkan di lokasi wilayah Madiun kota yang berkeliling disekitaran pabrik atau industri.
“Semua kami lakukan berbagai cara agar sektor pendapatan bagi Jawa Timur terjadi peningkata secara maksimal,” tandasnya.
Sementara itu, kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Ponorogo Bapenda Jawa Timur Sartono mengatakan pihaknya memiliki sejumlah inovasi untuk menggali pendapatan daerah. Potensi-potensi tersebut, kata dia antara lain inovasi pak Samson (Pusat Informasi Publik Samsat Ponorogo).
“Layanan ini dengan menampilkan layanan yang dibuat khusus untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini terjadi,”terangnya.
Dalam aplikasi ini, lanjut dia, akan menyajikan beberapa menu yang dapat dipilih oleh wajib pajak dimana ketika menu diklik akan mengatah ke laman yang berisi informasi yang dibutuhkan.
Dibeberkan oleh dia, untuk realisasi pendapatan penerimaan PAD dari UPT PPD Ponorogo sampai dengan Maret 2024 untuk jenis penerimaan PKB target murni yaitu Rp 150.960.000 dengan realisasi sampai dengan 21 Maret 2024 Rp 32.522.091.250. “terjadi peningkatan 21,54 persen,”terangnya.
Sedangkan untuk BBNKB, target murni 2024 mencapai Rp 37.919.000.000 dengan realisasi 12.406.052.600. “Dengan prosentase peningjaran 32,72 persen,” tuturnya. Untuk Pajak Air Permukaan,kata Sartono mencapai Rp 141.000.000 dengan realisasi Rp 5.360.300.
“PAP ada prosentase peningkatan pencapai 3,80 persen, “tuturnya. Disisi lain, kata dia, jenis penerimaan PJU target murni mencapai Rp 49.000.000 dengan realisasi Rp 15.660.000. “Prosentase pendapatan mencapai 31,96 persen,” tuturnya.