INDRAPURA.ID – Anggota DPRD Jatim Ferdians Reza Alvisa menilai pembangunan infrastruktur harus segera dimulai perlahan.
Ia mengaku mendapat banyak keluhan masuk soal infrastruktur ini saat serap aspirasi di daerah pemilihan (Dapil) VII Blitar – Tulungagung.
“Terkait dana ADD (Alokasi Dana Desa). Tadi pak lurah (kepala desa Kawedusan, Ponggok, Blitar) juga sambat tidak bisa untuk infrastruktur,” ujar Alvis saat diwawancara, Jumat (7/5/2021).
Mandeknya pembangunan infrastruktur semenjak pandemi Covid-19 ini disebutkan sangat merugikan masyarakat. Berhentinya pengerjaan sejumlah proyek di beberapa desa mematikan perekonomian warga.
Banyak orang, kata Alvis, yang bergantung hidup dari proyek pengerjaan infrastruktur. Pengerjaan proyek menggerakkan ekonomi warga, para pekerja, toko bangunan, penambang pasir jadi tergerak perekonomiannya.
“Memang sekarang kita harus mengikuti pemerintah pusat, untuk vaksin dan perekonomian. Tapi bukan berarti infrastruktur tidak ada. Memang harus digenjot. Karena perputaran uang di masyarakat tertinggi kan memang di situ,” bebernya.
Politisi Partai Gerindra itu mengakui kondisi perekonomian memang tengah melesu. Refocusing anggaran besar-besaran dilakukan selama pandemi Covid-19.
Pun demikian, menurut Alvis, pembagian anggaran harus proporsional. Sektor infrastruktur harus tetap jalan. “Semua fokus untuk Corona, tapi harus imbang. Karena kalau total untuk Corona, ekonomi tidak jalan,” tegasnya.
Selain soal infrastruktur, ia mengakui, ada keluhan lain yang disampaikan masyarakat yakni masalah pertanian. “Seperti alat pertanian. Mereka meminta agar ada bantuan dari pemerintah,” imbuhnya.
Semua keluhan tersebut, kata Alvis, akan menjadi rekomendasinya ke Pemprov Jatim untuk ditindaklanjuti.