INDRAPURA.ID – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Sigit Priyanto menegaskan komitmen Pemprov Jatim dalam memastikan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang prosedural, aman, dan bermartabat melalui kolaborasi lintas sektor.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja Komisi E (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Provinsi Jawa Timur yang berlangsung pada Jum’at–Sabtu, 25–26 Juli 2025, di UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Pasuruan, bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim, Bappeda, Biro Kesra, dan Tenaga Ahli DPRD.
Anggota Komisi E DPRD yang hadir seperti Siti Samalah, Suli Daim, Kodrat Sunyoto, Rasiyo, Cahyo Harjo Prakoso, Benjamin Kristianto, Aida Fitriati, Sriatun, Sri Untari, Hikmah Bafaqih, dan Siti Mukiyarti.
Kegiatan ini mengusung tema “Implementasi Perda Jatim No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan” dalam rangka monitoring dan evaluasi pelatihan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
“UPT BLK bukan hanya tempat pelatihan, tapi garda depan penyiapan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan global. Kami terus memperkuat pelatihan dengan kurikulum berbasis kebutuhan negara tujuan,” ujar Kadisnakertrans Jatim dalam paparannya di hadapan rombongan Komisi E DPRD.
Ia juga menjelaskan bahwa per Februari 2025, angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jatim turun menjadi 3,61%, lebih rendah dari rata-rata nasional. Penurunan ini turut didorong oleh kinerja pelatihan dan penempatan tenaga kerja, termasuk ke luar negeri.
Sementara itu, hingga Juni 2025, sebanyak 32.392 warga Jawa Timur telah diberangkatkan sebagai PMI, dengan negara tujuan utama seperti Hongkong, Taiwan, dan Jepang. Namun demikian, dominasi sektor informal dan pekerja perempuan masih menjadi tantangan utama dalam aspek pelindungan.
“Kita menghadapi tantangan besar, seperti penempatan non-prosedural, LPK ilegal, serta kasus-kasus kekerasan berbasis gender di negara penempatan. Maka pelindungan yang menyeluruh sejak dari pelatihan, penempatan, hingga pemulangan menjadi fokus kami,” tandas Sigit.
Disnakertrans Jatim saat ini mengedepankan pendekatan layanan terintegrasi, antara lain melalui LTSA berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi, Helpdesk Bandara Juanda, shelter PMI, ambulans gratis, serta inovasi digital melalui SIMPADU PMI.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Komisi E DPRD, antara lain Penguatan fasilitas pelatihan dan sertifikasi calon PMI di UPT BLK, Pengembangan kurikulum pelatihan berbasis budaya dan etika kerja negara tujuan, Digitalisasi dan integrasi data pelatihan dan penempatan, Pemekaran LTSA ke daerah kantong PMI, Pengawasan dan legalitas Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), dan Penguatan koordinasi lintas lembaga.
“Kami berharap DPRD Jatim terus mengawal penguatan pelindungan PMI, baik dari sisi kebijakan maupun pendanaan. Dengan kolaborasi lintas sektor, kita tidak hanya mengirim pekerja ke luar negeri, tetapi juga mengantarkan masa depan mereka yang lebih sejahtera dan bermartabat,” pungkas Kadisnakertrans Jatim.
