INDRAPURA.ID – Kabar menggembirakan datang dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan rilis resmi, persentase penduduk miskin di Jawa Timur per Maret 2025 turun menjadi 9,50 persen, mengalami penurunan 0,06 poin persentase dibandingkan September 2024 yang berada di angka 9,56 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Bagian Umum BPS Jawa Timur Satriyo Wibowo menyampaikan, penurunan ini setara dengan pengurangan 17.940 orang dari total jumlah penduduk miskin. Per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tercatat sebanyak 3,876 juta jiwa.
Namun, penurunan tersebut tidak merata. Wilayah pedesaan mencatatkan perbaikan paling signifikan, dengan penurunan dari 13,19 persen menjadi 12,86 persen atau sekitar 70 ribu orang. Sebaliknya, wilayah perkotaan justru mengalami kenaikan persentase kemiskinan dari 6,83 persen menjadi 7,00 persen, dengan tambahan sekitar 52 ribu orang.
Garis Kemiskinan Maret 2025 tercatat sebesar Rp558.029 per kapita per bulan, meningkat 1,88 persen dibandingkan September 2024. Sebagian besar (76,29%) garis ini berasal dari kebutuhan makanan, yang didominasi oleh komoditas seperti beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras.
Sementara itu, Garis Kemiskinan rata-rata per rumah tangga mencapai Rp2.366.043 per bulan, dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4,24 orang.
BPS juga mencatat perbaikan dalam kualitas pengentasan kemiskinan, ditandai dengan turunnya Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 1,539 menjadi 1,414 serta Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,350 menjadi 0,294.
Namun, angka ini masih menunjukkan adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Di perdesaan, indeks kedalaman kemiskinan lebih tinggi (1,913) dibandingkan perkotaan (1,043), begitu juga dengan indeks keparahan.
Beberapa indikator makroekonomi turut memengaruhi angka kemiskinan ini, antara lain deflasi 0,29% selama periode September 2024–Februari 2025, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,00% pada Triwulan I-2025, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh 5,12%, ingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,61%.
Namun, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan sebesar 0,64%. Meski tren penurunan kemiskinan terus berlanjut, ketimpangan wilayah masih menjadi pekerjaan rumah besar. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat program perlindungan sosial, peningkatan daya beli masyarakat pedesaan, serta mengantisipasi risiko inflasi bahan pokok agar momentum ini bisa dipertahankan.
