INDRAPURA.ID – Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak baik saat kehamilan maupun persalinan di Jawa Timur, nampaknya menjadi kekhawatiran ibu-ibu di Kabupaten Bojonegoro.
Untuk menekan atau antipasi hal tersebut, Yunia Khoiro anggota BPD Trucuk Kec Trucuk Kab Bojonegoro mengusulkan kepada anggota DPRD Jatim dapil Bojonegoro-Tuban, H Budiono supaya di setiap puskesmas tingkat kecamatan dilengkapi dengan fasilitas USG (Ultrasonografi) karena tidak semua ibu hamil mampu melakukan USG akibat biayanya cukup mahal.
“Dengan adanya USG di Puskesmas di setiap Kecamatan tentu bisa menekan biaya sehingga ibu-ibu hamil bisa memeriksakan kehamilannya dengan USG minimal sekali dalam proses kehamilan karena bisa biaya akan terjangkau,” kata Yunia dihadapan anggota DPRD Jatim saat reses kedua di balai Desa Trucuk Kec Trucuk Kab Bojonegoro Kamis (6/5/2021) malam.
Perempuan berjilbab itu juga berharap SMK yang ada di Bojonegoro sarana dan prasarananya dilengkapi sehingga lulusan SMK benar-benar memiliki keterampilan yang lebih kompeten dan bisa diserap lapangan kerja.
“Berdasarkan data lulusan SMK saat ini menjadi penyumbang pengangguran yang terbesar. Itu karena SMK tak dilengkapi sarana dan prasarana maupun laboratorium yang memadai sehingga lulusan SMK tak memiliki skill yang memadai,” dalih Yunia.
Menanggapi aspirasi tersebut, H Budiono mengaku akan berusaha merealisasikan pengadaan fasilitas USG di setiap puskesmas tingkat kecamatan karena usulan aspirasi itu sangat bagus dan outputnya bisa menekan angka kematian ibu dan anak.
“Nanti akan kita koordinasikan dengan Dinkes Jatim agar usulan pengadaan USG itu bisa terealisasi. Bahkan kalau bisa kita usulkan USG yang bisa mobile sehingga petugas puskesmas bisa mendatangi posyandu-posyandu yang menjadi binaannya,” kata politikus asal Partai Gerindra.
Sementara menyangkut masih minimnya skill lulusan SMK sehingga menjadi penumbang terbesar angka pengangguran. Anggota Komisi E DPRD Jatim itu mengaku sudah mengusulkan pemenuhan sarana dan prasarana serta laboratorium SMK di Jatim yang memadai. Namun karena adanya refocusing anggaran untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 sehingga program tersebut belum terealisasi hingga tahun ini.
“Mudah-mudahan pandemi Covid-19 bisa segera berakhir, sehingga fasilitas SMK bisa dipenuhi dengan baik. Selain itu pihaknya juga mendorong SMK di Bojonegoro bekerjasama dengan BLK milik provinsi yang sudah bekerjasama dengan beberapa perusahaan sehingga kompetensi lulusan SMK diakui dan bisa diserap lapangan kerja,” jelas pria asli Bojonegoro ini.
Masih di tempat yang sama, Solikin warga Trucuk berharap pemerintah segera merealisasikan pelebaran jalan Trucuk atau membuat jalan alternatif dari jembatan Sosrodirogo lurus menuju Trucuk. Alasannya volume kendaraan yang lewat jalan Trucuk sudah melebihi kapasitas sehingga terjadi kemacetan.
Camat Trucuk Heru Sugiarto yang turut hadir bersama Kapolsek dan Danramil Trucuk serta Kades Trucuk Sunoko juga mengusulkan agar ada bantuan stimulan dan pelatihan wirausaha bagi masyarakat karena potensi ekonomi warga Trucuk cukup besar salah satunya adalah usaha lontong kikil dan jagung bakar.
Menanggapi hal demikian, Budiono menyatakan bahwa pelabaran jalan Trucuk apalagi pengalihan status menjadi jalan provinsi sulit terealisasi karena itu berhubungan dengan masyarakat banyak khususnya menyangkut ganti rugi. Sebaliknya jika hanya untuk pemeliharaan seperti peningkatan aspal atau pavingiasi sangat dimungkinkan untuk diperjuangkan.
“Kita justru mendorong warga pemilik lahan dekat jembatan Sosrodirgo yang mau dibuat jalan alternatif sepanjang 1 km mau merelakan untuk diberikan gantirugi sesuai hasil appraisal sehingga bisa segera dibangun,” jelas Budiono.
Ia meyakini jika jalan alternatif itu terealisasi maka kemacetan bisa terurai. Selain itu juga membuka potensi ekonomi warga sekitar meningkat karena bisa berjualan apa saja di sepanjang jalan baru itu nantinya.
“Pemkab Bojonegoro memang sudah pernah melakukan survei lahan yang hendak dibebaskan dengan luas 6,9 meter dengan panjang 1 km. Namun tak kunjung terealisasi karena proses ganti rugi masih alot. Saya berharap warga pemilik lahan sadar bahwa itu untuk kepentingan umum sehingga mau dibebaskan secepatnya,” ungkapnya.
Kapolsek dan Danramil Trucuk juga ikut mengimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan larangan mudik lebaran. Mengingat, saat ini telah terjadi peningkatan kasus Covid-19 bahkan mutasi virus Corona dari India dan Afrika juga sudah masuk Indonesia sehingga perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi lonjakan sebaran Covid-19.
“Saya minta kepala desa kembali mengaktifkan satgas PPKM Mikro dan menyiapkan ruang isolasi. Kalau ada warga dari rantau yang pulang, segera laporkan untuk dilakukan isolasi 5 hari dan dilakukan pemeriksaan. Jika teridentifikasi ya akan diisolasi hingga sembuh dan jika tak terpapar ya boleh kembali ke keluarganya. Pokoknya saya minta kalau ada kelaurga yang mau mudik tolong disuruh mengurungkan saja,” pinta Sugiman.
Di Kabupaten Bojonegoro mulai 6-17 Mei dilakukan penyekatan di tiga titik, yakni Margomulyo, Padangan dan Gondang. Jika ada warga luar daerah mau masuk ke Bojonegoro akan disuruh kembali ke daerah asalnya.
“Ini semua dilakukan karena kita harus belajar dari kasus di India yang saat ini mengalami tsunami Covid-19 hingga ratusan ribu orang meninggal setiap hari akibat lali untuk mematuhi protokol kesehatan,” imbuhnya.
Dalam reses kedua tahun 2021, Budiono didampingi Sudiono anggota DPRD Kab Bojonegoro dari Partai Gerindra juga menyerahkan bantuan kepada Kades Trucuk Sunoko berupa sound system untuk diberikan kepada jamaah pengajian ibu-ibu RT 11 Desa Trucuk.