Reses Umi Zahrok, Serap Aspirasi Ponkesdes hingga Kelangkaan Pupuk

INDRAPURA.ID – Tenaga perawat yang berada di pondok kesehatan (Ponkesdes) di wilayah Jember khususnya di pegunungan diharapkan bisa menjadi perhatian dari pemerintah di kabupaten dan Provinsi Jatim.

Hal ini setelah ada banyaknya keluhan saat reses dari masyarakat di Jember. Yaitu mulai bagaimana status kepegawaian perawat ada yang sudah PTTPK ada yang belum pegawai tetap atau lepas dan yang kedua cost sharing untuk tambahan anggaran perawat tenaga Ponkesdes di Kabupaten dan Provinsi. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Jatim, Umi Zahrok saat reses di balai desa Tanggul wetan Kabupaten Jember, Jumat (5/11/2021).

“Saat ini memang provinsi sedang membahas Raperda tenaga kesehatan. Dimana dengan ada tersebut peran perawat dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) di seluruh wilayah bisa meningkat. one village one nurse demi masyarakat desa mampu memelihara kesehatan segera direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jatim,” ujar politisi asal Jember ini.

Disampaikan, kondisi yang masih dalam pandemi Covid-19, peran tenaga kesehatan (nakes) sangat penting dalam memberikan pelayanan untuk peningkatan derajat kesehatan kepada masyarakat. Nakes saat ini, kata umi, juga masih menjadi garda terdepan dalam penanggulangan Covid-19.

Soal honor Umi Zahrok mengatakan, kalau menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jatim, itu memang tanggung Jawab Kabupaten/Kota. Sedangkan Provinsi hanya memberi Penyapaan atau Stimulan. “Oleh karena itu, dibutuhkan cost sharing kabupaten dengan provinsi. Memang selama ini yang berjalan dari provinsi honor Ponkesdes sudah mencapai UMK yakni Rp1.550.000,” terangnya.

Ada juga lanjut Umi Zahrok, dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jatim, 7 yang belum memenuhi tentang penyapaan atau honor terhadap Poskesdes. “Tetapi khusus di Kabupaten Jember, sudah merespon tentang cost sharing honor tersebut, yakni se-kurang-kurangnya 30 persen dari honor yang disampaikan provinsi,” katanya.

Oleh sebab itu politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, berpesan, pentingnya penguatan kelembagaan Ponkesdes di masing-masing desa dan itu harus bersinergi dengan Puskesmas yang ada (setempat).

“Maka itu, kami juga meminta kepada pemerintah kabupaten diharapkan memberikan perhatian tenaga perawat di pegunungan. Karena kurang kekurangan air ini sangat ironis. Maka itu pemkab memastikan ada sanitasi yang baik pada puskesmas di pegunungan,” pintanya.

Seperti diketahui, di Kabupaten Jember, dari 226 desa, baru ada 72 Ponkesdes, maka dari itu pentingnya memaksimal Poskesdes di Desa-Desa.

“Caranya bagaimana koordinasi dengan kepala desa. Karena anggaran dana sekarang cukup tinggi. Setidaknya 900 Juta, bahkan mencapai 3 Miliar tergantung kewilayahan dan kepadatan penduduknya,” paparnya.

Selain itu, keluhan berikutnya terkait kelangkaan pupuk dari para petani di wilayah Jember dan Lumajang. “Para petani ini ingin adanya pupuk murah dan tidak langkah yang kedua saat panen raya harga tidak anjlok. Karena saat ini di jember juga merupakan stok lumbung pangan yang harus di jaga agar berproduksi yaitu padi dan Jagung,” katanya.

Untuk solusinya, pihaknya ada kontrol dan regulasi ditingkatkan pemkab dan Provinsi agar stok pupuk ini bisa terjaga dan tidak langkah lagi. “Kami minta agar mulai Pemprov dan Pemkab untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi agar kehadiran pemerintah bisa dirasakan oleh para petani,” pungkasnya.