INDRAPURA.ID – Kelangkaan pupuk subsidi di Jember masih terjadi. Petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena langkah dan harganya mahal.
Anggota DPRD Jatim, Satib mengaku selama ini pupuk subsidi menjadi kebutuhan pokok petani. Kelangkaan pupuk terjadi terlihat di kios-kios.
“Mereka kesulitan mencari pupuk subsidi. Bahkan di kios-kios banyak yang kosong,” ujar Satib, saat serap aspirasi, di Desa Suren Kecamatan Ledokombo, Jember, Senin 17 Oktober 2022.
Politisi asal Partai Gerindra itu menilai pemerintah membuat pupuk subsidi dengan patokan luas lahan pertanian sudah sesuai regulasi. Bahkan lebih kuota. Namun realita di masyarakat pupuk masih langka.
“Ada apa ini. Regulasinya bagus,” katanya.
Anggota Komisi D DPRD Jatim itu menyebut penyebab kelangkaan pupuk tidak jauh berbeda dengan barang subsidi lainnya. Seperti halnya LPG 3 Kg. Masyarakat sudah mengetahui peruntukan LPG 3 Kg untuk masyarakat miskin. Bahkan peruntukan tersebut sudah ditulis di tabung LPG.
Kenyataan di lapangan penggunaan LPG bukan semua masyarakat miskin. Namun warga mampu ikut memakainya.
Satib mensinyalir membludaknya penggunaan barang subsidi karena tidak ada batasan yang jelas yang didukung oleh regulasi dan pengawal ketat. Dengan begitu, masyarakat dengan leluasa membeli LPG yang disubsidi. Padahal itu hak masyarakat kurang mampu.
“Bahkan pemerintah dalam rangka memenuhi target sudah dilakukan. Bahkan kurang terus,” ujarnya.
Penyalahgunaan LPG 3 Kg sama halnya pupuk subsidi. Pemerintah sudah menyalurkan pupuk melebihi target kewilayahan. Namun masyarakat masih kebingungan mencari pupuk karena masih banyak digunakan oleh oknum-oknum dalam rangka pemupukan di perkebunan.
“Padahal kebun memakai pupuk nonsubsidi. Ini persoalannya,” ungkapnya.
Menurutnya, perkebunan macam-macam, yakni milik swasta dan BUMN. Namun banyak perkebunan BUMN di Kerjasama Operasional (KSO) dengan swasta dan perorangan.
“Lha oknum inilah yang harus dimonitor menggunakan pupuk subsidi atau tidak. Dan kebanyakan masih banyak menggunakan pupuk subsidi. Sehingga petani kalah dan langkah (pupuk),” paparnya.
Selain pupuk, persoalan lain yang disampaikan warga terkait infrastruktur jalan, jembatan, dan pertanian seperti irigasi yang butuh perbaikan serta pembangunan. Apalagi setelah dua tahun lebih dilanda Covid-19, sehingga tidak ada pembangunan infrastruktur dari pemerintah.
“Maka mereka berharap sekali kepada pemerintah agar dilakukan revitalisasi infrastruktur,” pungkasnya.