Reses Hidayat, Petani Jombang Wadul soal Serangan Tikus

INDRAPURA.ID – Anggota DPRD Jawa Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim X, Hidayat, menggelar Reses III Tahun 2023 di Desa Karang Tengah, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Minggu (3/12/2023).

Dalam reses tersebut, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur tersebut, menerima beragam aspirasi, kritik, sekaligus masukan dari para petani di wilayah Dapilnya.

Hidayat menyebut, salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan para petani adalah terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Ia menilai jika hal ini sudah berlangsung bertahun-tahun, dan pemerintah belum memberikan solusi yang terbaik.

“Kita harapkan kehadiran Menteri Pertanian baru ini agar betul-betul fokus di persoalan tadi yang saya katakan tentu karena kelangkaan itu karena keterbatasan dana subsidi harus ditambah,” kata Hidayat.

Aspirasi lain yang disampaikan para petani adalah terkait dengan mafia pupuk. Karena itu, Hidayat meminta pemerintah untuk memberantas mafia pupuk yang selama ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi.

“Yang ketika barangkali pola distribusinya melalui koperasi atau KUD (Koperasi Unit Desa) yang dulu sangat efektif menjadi mitra pemerintah untuk penyaluran pupuk, saya kira harus dihidupkan kembali,” kata Hidayat.

“Sebab, kalau penyaluran pupuk ini diserahkan pihak swasta, akhirnya tidak terkontrol, tidak sampai kepada masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, Hidayat menyebut, para petani di Jombang juga mengeluhkan serangan tikus yang menjadi hama tanaman mereka. Tikus sering menyerang tanaman padi di lahan pertanian yang berada di bawah tol.

“Di sisi lain obat pembasmi tikus sangat mahal. Dengan cara tradisional tidak mempan,” kata Hidayat.

Untuk mengatasi masalah ini, Hidayat juga meminta pemerintah agar memberikan bantuan obat pembasmi tikus kepada para petani.

Terakhir, Hidayat juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan bantuan sarana prasarana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, selama ini kehadiran pemerintah bagi para pelaku UMKM di wilayah Dapilnya, dinilai belum maksimal.

“UMKM di Dapil saya kan tumbuh luar biasa, tetapi kehadiran pemerintah terutama peningkatan kapasitas SDM dan bantuan-bantuan sarana prasaran masih cukup kecil,” kata Hidayat.

“Modal UMKM sangat rendah, sehingga pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat para UMKM terutama soal Dana Bergulir (Dagulir) masih belum diketahui oleh banyak masyarakat pelaku UMKM,” imbuhnya.

Karena itu, Hidayat meminta Dinas UMKM Provinsi Jawa Timur untuk terus gencar mensosialisasikan, membina, dan mendampingi para pelaku usaha tersebut. Terutama terkait dengan bidang permodalan dan peningkatan kapasitas SDM.

“Dagulir itu kan disiapkan untuk para pelaku UMKM. Saya minta SOP-nya betul-betul disosialisaikan dan tahapan-tahapannya tidak perlu dipersusah. Toh, pinjamannya hanya Rp10-20 juta tanpa jaminan,” pungkas Hidayat.


Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *