Hari pertama kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Kota Probolinggo menjadi momen bersejarah bagi 100 siswa dari keluarga prasejahtera. Senin (14/7/2025), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir langsung meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sekaligus menyapa para siswa, guru, dan wali murid di lokasi yang berfungsi sebagai sekolah alternatif bagi kelompok rentan tersebut.
Sekolah yang berlokasi di kawasan Rusun Sewa Sederhana Kota Probolinggo ini merupakan bagian dari 12 Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi serentak di berbagai wilayah di Jawa Timur. Total ada 1.183 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang mengikuti hari pertama pembelajaran.
“Sekolah Rakyat ini adalah bukti hadirnya negara untuk anak-anak bangsa yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal. Ini bukan hanya tentang belajar membaca dan menulis, tapi tentang memberi harapan dan masa depan,” ujar Khofifah.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Dra Restu Novi Widiani, MM, meninjau sejumlah fasilitas seperti ruang belajar, dapur umum, dan ruang layanan kesehatan yang menjadi bagian dari layanan terpadu di Sekolah Rakyat.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak dalam pelaksanaan tahap awal. Dari total 63 sekolah yang direncanakan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, sebanyak 12 berada di wilayah Jatim.
Dari ke-12 sekolah tersebut, tiga di antaranya berdiri di lahan milik Pemprov Jatim, yakni UPT PPSPA Batu (6 rombel jenjang SMP), Balai Diklat BPSDM Jatim Kampus Kawi Malang (3 rombel jenjang SMA), SMKN Maritim Lamongan (3 rombel jenjang SMA).
Sementara itu, sembilan lokasi lainnya tersebar di Mojokerto, Malang, Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Jombang, Kediri, Pacitan, dan Kota Probolinggo.
Pemprov Jatim juga telah menyiapkan Tahap 1B program Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada akhir Juli 2025, mencakup tujuh daerah tambahan: Ponorogo, Jember, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Pamekasan, dan Kota Pasuruan, dengan total 600 siswa baru.
“Setiap siswa akan mendapatkan layanan penuh, mulai dari makan tiga kali sehari, perlengkapan pribadi, hingga fasilitas belajar dan pengasuhan secara gratis,” tegas Khofifah.
Bansos Rp2,2 Miliar Disalurkan untuk Warga Rentan
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan berbagai bentuk bantuan sosial senilai total Rp2.232.611.800 yang dialokasikan untuk beberapa kelompok masyarakat rentan, termasuk lansia, penyandang disabilitas, buruh pabrik rokok, dan perempuan kepala keluarga.
Bantuan tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) Plus senilai Rp1.158.000.000 bagi 579 lansia. Setiap penerima mendapat Rp2 juta per tahun, dibagi dalam empat tahap.
Bantuan Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) senilai Rp165.600.000 untuk 46 orang. Setiap penerima mendapatkan Rp900.000 per tahap atau Rp3,6 juta per tahun.
Bantuan KIP Putri Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Mandiri Jawa Timur Sejahtera) untuk 120 perempuan senilai Rp360.000.000. KIP Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jawara senilai Rp210.000.000 untuk 70 orang, masing-masing menerima Rp3 juta per tahun.
Bantuan alat bantu mobilitas seperti kursi roda dan tongkat bantu senilai Rp57.901.000 untuk 14 lansia dan penyandang disabilitas. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Buruh Pabrik Rokok lintas wilayah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), disalurkan kepada 12 buruh di Kota Probolinggo, masing-masing sebesar Rp1.325.900, total Rp15.910.000.
Bantuan Operasional Pilar Sosial (BOP Tali Asih) untuk 74 orang pilar sosial yang terdiri dari TKSK, Tagana, SDM PKH Plus, dan Pendamping Disabilitas dengan total dana Rp265.300.000. Selain itu, Gubernur Khofifah turut menyerahkan santunan duka cita sebesar Rp10 juta kepada keluarga almarhum Anang Suryono, korban kecelakaan laut KMP Tunu Pratama Jaya asal Probolinggo.
“Kami ingin bantuan ini benar-benar memberi manfaat nyata dan memperkuat jaring pengaman sosial di masyarakat. Semoga membawa keberkahan bagi seluruh penerima,” pungkas Khofifah.
