Reses Ahmad Hilmy, Percairan BPOPP di Kabupaten Probolinggo Tak Merata

NDRAPURA.ID – Perempuan Bangsa (PB) Kabupaten Probolinggo memprotes ketidakadilan pemerintah terhadap pencairan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).

Kader PB menyampaikan uneg-unegnya kepada Anggota DPRD Jatim, Ahmad Hilmy saat jaring aspirasi masyarakat karena mereka sebagiannya menjadi guru. Dalam reses di Kantor DPC PKB Kabupaten Probolinggo, Selasa 2 November 2021, kader PB menyampaikan pencairan BPOPP untuk sekolah negeri selalu lancar, dan full dalam setahun. Sementara untuk lembaga swasta seperti sekolah swasta, dan madrasah tidak lancar dan tidak penuh dalam setahun.

“Kalau sekolah negeri itu dalam setahun lancar pencairan BPOPP-nya. Sementara yang swasta hanya mendapat lima bulan, itupun yang sudah cair masih tiga bulan,” ujar salah satu kader PB.

Kader PB menilai tenaga pendidik selama ini sama-sama mempunyai peran untuk memajukan lembaganya. Maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah atau madrasah, otomatis membutuhkan dana.

“Bagaimana kalau dana berkurang. Masyarakat di Kabupaten Probolinggo itu sama-sama menjalankan untuk meningkatkan kualitas lembaga itu. Namun seakan-akan ada perbedaan antara negeri dengan swasta,” tuturnya.

Persoalan lainnya adalah soal tingkat vaksinasi yang masih rendah. Mengingat selama ini vaksinasi digelar di perkotaan seperti halnya di kantor DPC PKB. Tentu hal ini memberatkan masyarakat yang tempat tinggalnya di pelosok karena perjalanannya jauh. Maka, kader PB mengusulkan agar vaksinasi digelar di pelosok-pelosok agar mudah dijangkau oleh masyarakat.

“Masyarakat keberatan kalau vaksinasi di kantor DPC. Mereka akan mengeluarkan uang transport karena jauh,” tambahnya.

Menanggapi aspirasi dari kader PB, Ahmad Hilmy menyampaikan tidak merata pencairan BPOPP karena saat ini Raperda tentang Pondok Pesantren masih proses pembahasan. Dengan begitu, Jatim belum mempunyai payung hukum untuk pencairan BPOPP.

“Masih berjalannya Raperda Pondok Pesantren. Makannya kita belum mempunyai payung hukum untuk meminta itu (BPOPP). Kalau sudah ada itu kita lebih bisa berpeluang mendapatkan full dari hak daripada lembaga,” paparnya.

Politisi asal PKB itu menjelaskan, pencairan BPOPP untuk sekolah negeri selalu lancar karena ada payung hukum berupa Undang-Undang. Dengan begitu, selalu yang didahulukan adalah sekolah negeri.

“Sementara yang swasta tidak mendapatkan kesetaraan. Makanya harapan Presiden Jokowi agar pesantren dan umum sama-sama merasakan bantuan yang sama dengan dibuatkan perda,” terangnya.

Terkait minat vaksin di Probolinggo masih rendah, Ahmad Hilmy menilai masyarakat daerah terpencil yang belum vaksin. Untuk itu, dirinya akan koordinasi dengan PB untuk menentukan lokasi dan jumlah kebutuhan vaksin. Selanjutnya kerjasama dengan DPR RI untuk mendapatkan kuota vaksin.

“Kita koordinasi dengan PB wilayah mana yang belum vaksinasi karena yang sudah divaksin mungkin 50-60 persen. Sementara sisanya belum, makanya kita bantu,” pungkasnya.