Fraksi PKB Jatim Desak Aturan Vaksin Miningitis Dicabut
INDRAPURA.ID – Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur, Fauzan Fuadi mendesak pemerintah agar menghapus persyaratan mendapat vaksin miningitis bagi jemaah umrah dan haji. Persyaratan mendapatkan vaksin tersebut ia katakan hanya diatur oleh pemerintah Indonesia, bukan oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Cabut aturan vaksin maningitis bagi jama’ah umrah. Pihak Kerajaan Arab Saudi tidak mengatur, vaksin maningitis harus 10 hari sebelum masuk tanah suci kenapa Indonesia malah menerapkannya?” kata Fauzan, kepada wartawan Jumat (30/9/2022).
Bendahara DPW PKB Jatim ini menuturkan, persyaratan vaksin miningitis saat ini sudah tidak masuk akal diterapkan. Ia katakan, vaksin meningitis saat ini menjadi langka di tanah air, sebaran vaksin kerap tidak merata di tiap kabupaten dan provinsi, sehingga memicu masalah baru bagi calon jemaah umrah.
Setelah pandemi Covid-19 menyerang, ibadah umrah dan haji sempat tertunda dua tahun. Antrean panjang pun terjadi, karena harus bersabar dengan kondisi pandemi. Oleh karenanya, tidak heran jika animo masyarakat Indonesia sangat tinggi untuk ke berangkat umrah.
“Hampir dua tahun ibadah umroh ditutup, wajar bila sekarang animo pergi umrah meningkat. Aturan tersebut secara tidak langsung menghambat jemaah yang akan berangkat menunaikan ibadah umrah,” kata politisi asal daerah pilihan (Dapil) Bojonegoro-Tuban ini.
Berdasarkan cerita Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pernah berangkan umrah namun tidak melakukan suntik vaksin meningitis di dalam negeri, malah suntikan itu ia dapatkan di Jeddah Arab Saudi.
Hal itu dapat menjadi pertimbangan bahwa suntikan vaksin tersebut tidak menjadi persyaratan mutlak berangkat umrah.
“Kasihan para jamaah,” singkatnya.
Jika animo masyarakat begitu tinggi masih untuk ke Tanah Suci, masih kata Fauzan seharusnya pemerintah juga mengamininya, bukan malah memberikan syarat-syarat yang malah menghambat perjalanan para jemaah.
“Di tengah antrean panjang melaksanakan ibadah haji, seharusnya umrah dipermudah. Jangan mengada-ada dalam membuat aturan. Apalagi vaksin miningitis saat ini langka,” tegas mantan aktivis PMII Malang ini.
