Kusnadi Blak-blakan Ungkap Kriteria Pj Gubernur Jatim
INDRAPURA.ID – Ketua DPRD Jatim, Kusnadi buka-bukaan mengungkapkan kriteria Penjabat (Pj) Gubernur yang pas sebagai pengganti Khofifah Indar Parawansa. Masa jabatan Gubernur perempuan pertama ini akan habis pada 31 Desember 2023. Jabatan gubernur Jatim akan diisi Pj mulai 1 Januari 2024 hingga penetapan gubernur baru pada awal 2025.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan kriteria obyektifnya itu adalah bahwa Jawa Timur terpelihara keamanannya saat ini. Sehingga sampai hari ini Jawa Timur kondusif.
“Nah, karena itu kalau masih bisa terjaga terus kondusifitasnya, maka Pj Gubernur adalah pekerja lapangan yang mampu untuk mengakomodasi semua kegiatan masyarakat dalam menjaga Jawa Timur tetap maju,” ungkapnya, Jumat (13/10).
Kalau dianggap kondisi keamanan di Jawa Timur mendapatkan tekanan, kata Kusnadi, mungkin yang memenuhi syarat itu mereka yang mempunyai kemampuan dalam pengendalian keamanan.
“Jika kemudian kondisinya bisa dijaga seperti ini, nah itu tidak apa-apa sipil. Tapi, kalau ada goncangan harus dikendalikan,” terangnya.
“Makanya figur-figur yang memiliki kemampuan keamanan itu harus diturunkan,” tambah Kusnadi.
Kusnadi pun mengingatkan di tahun politik untuk tetap dingin pada momentum HUT ke-78 Provinsi Jawa Timur di Paripurna DPRD Jatim, Kamis (12/10). Menurut dia, seluruh stakeholder harus saling bekerja sama.
“Perbedaan pilihan itu kan suatu keniscayaan, tapi jangan kemudian perbedaan pilihan membuat kita terpecah. perbedaan ini bisa menyebabkan pertengkaran dan segala macam. Agar terhindar ini semua, stakeholder harus terlibat,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini pun kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat di Jatim untuk tetap menjaga persatuan. Pasalnya, menurut Kusnadi, di tahun politik ini tantangan begitu berat.
“Karena ini merupakan suatu kompetisi, tidak ada yang mau kalah, semua ingin menang. Cuma, menanglah dengan fair. Tidak kemudian menang dengan segala cara,” katanya.
Dalam konteks ini, lanjut Kusnadi, peran dari aparat keamanan sangatlah penting. “Yang harus dilakukan bagaimana mencegah. Artinya aparat keamanan harus lebih mau berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dan mengajaknya untuk memberitahu kepada para pengikutnya, para simpatisannya untuk tidak bersifat destruktif,” pesannya.
Kusnadi pun berharap, jangan sampai tokoh masyarakat yang punya massa banyak terus melahirkan statmen yang bisa menyebabkan orang menjadi emosi dan gaduh. “Lahirkanlah statmen yang sejuk, yang memberikan tuntunan kepada masyarakat,” tegasnya.
