Komisi C Desak Bus Trans Jatim Jadi BUMD

INDRAPURA.ID – Bus Trans Jatim akan lebih optimal jika dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu berkaca pada TransJakarta yang jauh lebih dulu telah menjadi BUMD.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardhika usai menggelar hearing maraton bersama dinas-dinas terkait Pemprov Jatim, salah satunya Dinas Perhubungan (Dishub), Sabtu (4/11/2023).

“Kami menyayangkan (Bus Trans Jatim, red) pengelolaan anggarannya masih dari satu pos yang sama. Artinya, bisa jadi kita memberikan target lebih atau pembukaan koridor baru pada Bus Trans Jatim ini akan menyedot anggaran di pos yang lainnya,” ungkapnya.

Berangkat dari persoalan itu, politisi Partai Golkar ini mengusulkan agar sebaiknya Trans Jatim dikelola oleh BUMD. Jadi suatu badan terpisah yang memang tugasnya untuk mengelola teknisnya. “Mengenai rute, koridor dan lainnya silahkan itu dikelola oleh Dishub Jatim. Tapi teknisnya mulai gaji sopir, peremajaan bus dan lainnya itu oleh BUMD,” jelasnya.

Hal itu, lanjut Yudha bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemprov Jatim. Disamping itu, dengan adanya Undang-undang 1 Tahun 2022 dengan penurunan hingga Rp3 triliun, maka harus melakukan berbagai cara yang sifatnya jangka panjang.

“Kita harus berani mengalokasikan sesuatu yang itu akan menghasilkan lebih banyak lagi. Kita harus mengurangi ketergantungan pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kalau kita terus menggantungkan penghasilan dari PKB maka tidak akan stabil pembangunan ekonomi yang ada di Jatim. Dengan investasi jangka panjang salah satunya BUMD Trans Jatim,” beber pria yang juga Ketua AMPG Jatim ini.

Meski demikian, Yudha pun mengapresiasi Dishub Jatim yang berhasil mengoperasikan Bus Trans Jatim ini.

“Memang tujuannya menekan biaya transportasi masyarakat Jawa Timur yang berkegiatan lintas kota dan kabupaten,” pungkasnya.

Pada kesempatan sama, Kepala Dishub Jatim Nyono juga menanggapi soal Bus Trans Jatim yang akan dikelola oleh BUMD. Pihaknya sepakat dan mengharuskan bahwa Trans Jatim menjadi BUMD.

“Saya, sepakat dan harus itu kalau Bus Trans Jatim dikelola oleh BUMD. Sebab, BUMD kita itu punya potensi besar, bahkan saya tadi juga memohon kepada BUMD untuk memisahkan PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) pisah dari PT PJU. Sekarang DABN bergerak di pelabuhan, PJU bergerak di gas. Apakah ada kesesuaian, tidak ada,” ungkapnya.

Nyono menegaskan bahwa sudah seharusnya Trans Jatim ini dikelola oleh BUMD sendiri. “Dengan begitu, kita tandingkan mana yang memberikan deviden kepada Pemprov Jatim. Kita tandingkan mana yang punya potensi memberikan deviden untuk Pemprov,” tantangnya.

Pihaknya juga menyampaikan pada hearing bersama Komisi C DPRD Jatim, Trans Jatim harus seperti Jacklingko di Jakarta. Dimana, BUMD ini bisa bekerja sama dengan pihak swasta. Sisi lain, tidak terlalu banyak menyedot APBD Jatim nantinya.

“Apalagi, di jalan yang memakai kendaraan pribadi seperti motor itu ada 13 sampai 15 orang meninggal di jalan, saya tunggu itu apa saya action untuk mengurangi masyarakat yang meninggal,” tandasnya.