17.940 Warga Terangkat dari Kemiskinan, Jatim Catat Penurunan Tertinggi Kedua di Pulau Jawa
INDRAPURA. ID– Provinsi Jawa Timur mencatat kemajuan signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025 yang dirilis pada Jumat (25/7), jumlah penduduk miskin di Jatim menurun sebanyak 17.940 orang atau setara dengan penurunan 0,29 persen poin year-on-year (y-o-y). Kini angka kemiskinan tercatat di level 9,50 persen, dari sebelumnya 9,79 persen pada Maret 2024. Total penduduk miskin tercatat sebanyak 3.836.520 jiwa.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyebut capaian ini sebagai buah dari kerja kolektif berbagai pihak — mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Sinergi dengan sektor swasta, akademisi, media, dan komunitas juga turut berperan dalam memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan.
“Penurunan ini bukan sekadar statistik, tetapi cermin dari upaya bersama untuk menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Minggu (28/7).
Jawa Timur juga menempati posisi kedua tertinggi dalam penurunan jumlah penduduk miskin se-Pulau Jawa, hanya kalah dari Jawa Tengah. Bahkan secara nasional, Jatim menyumbang 8,96 persen terhadap penurunan kemiskinan antara September 2024 hingga Maret 2025 — menjadikannya kontributor keempat terbesar.
Penurunan lebih besar terjadi di wilayah pedesaan, dengan 0,44 persen poin atau sekitar 105.290 jiwa, sedangkan di perkotaan menurun 0,12 persen poin atau sekitar 1.510 jiwa. Disparitas antara desa dan kota juga mengecil, dari 7,59 persen (Maret 2019) menjadi 5,86 persen.
Data BPS juga menunjukkan penurunan pada indeks ketimpangan ekonomi. Gini Ratio Jatim turun menjadi 0,369 poin pada Maret 2025 dari 0,373 poin pada September 2024, tetap berada dalam kategori ketimpangan sedang. Penurunan ini tercatat baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Lebih lanjut, Khofifah menyampaikan bahwa indikator kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) turut mengalami perbaikan. Indeks P1 turun dari 1,480 menjadi 1,414 dan P2 dari 0,310 menjadi 0,294. Artinya, pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan antar kelompok miskin makin menyempit.
“Ini mengindikasikan bahwa intervensi sosial dan pemberdayaan yang dilakukan sudah menjangkau target yang tepat. Rata-rata pengeluaran mereka makin mendekati ambang kemiskinan,” jelasnya.
Adapun tiga komoditas makanan yang berperan besar dalam membentuk garis kemiskinan adalah beras, rokok, dan telur ayam ras. Sedangkan dari sisi non makanan, perumahan, bensin, dan listrik menempati posisi teratas.
Khofifah menyoroti fenomena konsumsi rokok oleh masyarakat miskin, terutama petani tembakau dari kelompok Desil 1 sampai 4. “Meskipun berada dalam keterbatasan ekonomi, merokok tetap dianggap kebutuhan pokok oleh sebagian masyarakat, sehingga nilai pengeluarannya tinggi dalam perhitungan kemiskinan,” tambahnya.
Dari sisi kebijakan, Pemprov Jatim memanfaatkan dukungan APBN melalui Kementerian Sosial dengan alokasi bansos sebesar Rp 12,135 triliun untuk 3.331.904 keluarga penerima manfaat di tahun 2025, yang disalurkan dalam empat triwulan. Dua triwulan telah selesai disalurkan. Sementara dari APBD, Pemprov mengalokasikan Rp 180,42 miliar melalui Dinas Sosial untuk penebalan bansos.
Capaian ini juga mendatangkan apresiasi dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Fiskal, masing-masing sebesar Rp 6,21 miliar pada 2023 dan Rp 6,24 miliar pada 2024.
Menutup pernyataannya, Khofifah mengajak semua elemen masyarakat untuk terus bergotong royong dalam menekan angka kemiskinan.
“Pemerintah akan terus hadir melalui program-program strategis yang berkelanjutan. Namun keberhasilan jangka panjang tetap membutuhkan peran aktif masyarakat dan budaya solidaritas,” pungkasnya.
