INDRAPURA.ID – Ketua Komisi B DPRD Jatim Aliyadi Mustofa mengatakan pihaknya berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap keputusannya untuk melakukan impor barang yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Saya mengambil contoh keputusan pemerintah untuk melakukan impor beras. Keputusan tersebut sangat membingungkan mengingat Jatim stok beras sangat mencukupi,” jelas politisi asal PKB ini, Kamis (25/3/2021).
Untuk keputusan pemerintah mendatangkan beras impor, kata mantan anggota DPRD kabupaten Sampang sangat tidak rasional. “Jatim musim panen dan stoknya surplus,” jelasnya.
Terkait 3 ribu ton beras impor asal Vietnam yang saat ini ngendon di Banyuwangi, Aliyadi Mustofa mengaku tak bisa berbuat apa-apa.
“Mau diapakan lagi. Berasnya memang sudah datang. Jelas sekali Jatim tak membutuhkan beras import. Solusinya ya pemerintah harus mengevaluasi lagi keputusannya untuk melakukan impor barang-barang termasuk import beras,” jelasnya.
Saat ini di gudang beras Bulog Ketapang II di Banyuwangi ditemukan 3000 ribu ton beras asal Vietnam ngendon. Beras tersebut merupakan hasil import di tahun 2018 yang sejatinya diperuntukkan untuk wilayah Indonesia Timur.
Kedatangan beras impor dari Vietnam tersebut diangkut oleh kapal berbendera Vietnam MV Vinaship Diamond.
Jatim sendiri tak membutuhkan beras-beras tersebut, mengingat berdasarkan data BPS hingga akhir tahun 2020 lalu produksi beras di Jatim mencapai 10, 02 juta ton.
Sedangkan berdasarkan data terakhir hasil panen Jatim selama kuartal pertama 2021 diproyeksikan mencapai 902,401 ton.