Komisi C Bank Minta Bank UMKM-BPR Jatim B Buat Terobosan Kredit Lunak
INDRAPURA.ID – DPRD Jawa Timur berharap agar Bank UMKM-BPR Jatim bisa mengucurkan kredit lunak untuk membantu petani dan sektor UMKM bangkit dari pandemi Covid 19.
Jika disetujui, penyertaan modal yang diberikan Pemprov Jatim nantinya harus disalurkan agar para petani dan pelaku UMKM bisa segera mengembangkan usananya.
“Harapan saya dengan adanya Perda tentang penyertaan modal yang masih dalam proses dibawa ke Mendagri, kami menginginkan visi misi dibuat dan anggaran dimunculkan agar bisa action di tengah masyarakat,” ujar anggota komisi C DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto usai pemantauan kinerja BPR Jombang di Hotel Yusro Jombang, Selasa (5/10/2021).
“Jadi bank UMKM-BPR bisa mendampingi sektor UMKM dan mereka membantu sektor pertanian serta turunannya. Dengan begitu ketika mereka mendapatkan dana maka akan dapat mengembangkan sektor usabanya masing masing,” lanjutnya.
Politisi senior Partai Demokrat itu berharap agar kucuran penyertaan modal kepada bank UMKM Jatim bisa mendongkrak ekonomi di Jatim.
Pasalnya, selama pandemi Covid 19, sektor ekonomi banyak terkena dampak sehingga mengalami kemunduran. Kondisi itu sangat memukul masyarakat kelas menengah kebawah, yang terdampak langsung terutama selama pelaksanaan PPKM darurat.
“Dengan adanya penambahan modal nanti juga bisa mendorong menumbuhkan sektor ekonomi kelas menengah kebawah. Selama ini masyarakat kelas menengah lagi susah susahnya untuk bergerak di sektor usaha karena dampak pandemi. Dengan adanya modal bisa memaksimalkan potensi itu dan bank UMKM seperti bank Jatim,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C, Abdul Halim mendorong agar Pemprov Jatim memberikan politik anggaran kepada pemkab/pemkot yang sampai sekarang belum menyertakan modalnya di Bank UMKM-BPR.
Hal ini kata Halim perlu dilakukan sehingga semua kota Kabupaten yang ada bisa ikut memiliki keberadaan bank UMKM-BPR.
“Dari data yang ada sampai saat ini masih ada 21 kota Kabupaten yang telah ikut penyertaan modal. Masih ada 17 Kota Kabupaten yang belum ikut penyertaan modal. Padahal di 38 Kota Kabupaten Bank UMKM-BPR telah memiliki kantor cabang,” ujarnya.
Penyertaan modal kota/kabupaten, kata politsi Partai Gerindra, sangat diperlukan sehingga akan membuat kinerja Bank UMKM-BPR akan semakin meningkat.
“Secara otomatis kota/kabupaten juga akan ikut mensuport program program bank UMKM BPR, sehingga bisa semakin maksimal dalam membantu perkreditan khususnya bagi petani dan UMKM yang ada di daerah,” pungkasnya.
Untuk mendukung upaya tersebut, Wakil Ketua Komisi C, Y. Ristu Nugroho, juga mengatakan perlu ada kebijakan yang ekstra dari bank UMKM-BPR untuk cabang-cabangnya yang ada di daerah khususnya mangement pengelolahannya.
Hal ini kata Ristu, dikarenakan selain masih ada pengelolaan management yang kurang, juga dikarenakan ada beberapa daerah yang memiliki persaingan yang luar biasa dengan bank bank swasta maupun bank milik negara dalam hal pembetian kridit kepada petani dan UMKM.
“Apalagi saat ini ada guliran dana dari pemerintah melalui dana PENnya. Belum lagi pesaing bank BPR lainnya, yang semuanya memberikan bunga ringan dibawah bungan bank UMKM-BPR Jatim. Seperti di Jombang ini ada pesaing perbankan yang memberikan bunga cukup rendah sampai 3 persen,” ujarnya.
Sehingga kata politisi PDI Perjuangan ini, perlu kebijakan dan startegi khusus untuk mengahadapinya. Bila bank UMKM-BPR tetap seperti ini kinerjanya maka akan membuat keberadaan bank UMKM-BPR semakin sulit bersaing. Mengingat sektor yang disasar sama yakni pertanian dan UMKM
“Belum lagi tingkat NPL bank UMKM-BPR yang juga masih tinggi sampai saat ini dikisaran angka 7,5 persen. Ini khan juga kendala tersendiri. Sehingga perlu kebijakan ekstra terkait bank UMKM BPR Jatim ini,” pungkasnya.
