Reses Mirza Ananta, Warga Pogalan Sambat Kelangkaan Pupuk

INDRAPURA.ID – Anggota DPRD Jawa Timur Dapil IX Mirza Ananta mengatakan kelangkaan pupuk menjadi masalah klasik setiap tahunnya. Menurutnya pemberitaan media yang menyebutkan pemerintah memastikan stok aman, namun realitanya banyak masyarakat mengeluhkan langkanya pupuk.

“Saya sudah kelilng Jawa Timur, permasalahannya memang banyak yang tidak mendapatkan pupuk. Ini memang kebijakan pemerintah pusat, yang pasti kami akan terus berjuang membantu masyarakat agar pupuk bisa turun,” ujar politisi NasDem ini saat melakukan reses III di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan Minggu (31/10/2021).

Anggota Komisi B ini mengaku sudah seringkali mendesak Dinas Ketahanan dan Pertanian Jatim untuk berkirim surat kepada Kementerian Pertanian terkait kelangkaan pupuk ini. Mirza mengaku bersama rekan Komisi B DPRD Jatim ini mengaku juga sudah mengunjungi Kementan pada tahun 2020 membahas masalah ini.

Kelangkaan pupuk di Jatim ini terjadi karena pemerintah melalui Kementan ini telah mengurangi jatah pupuk subsidi untuk Jatim. Menurutnya awal tahun 2020 Kementan sudah memangkas jatah pupuk. “Desakan Komisi B kepada Dinas terkait untuk berkirim surat ke Kementerian pun sudah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Tapi, sampai sekarang belum juga terealisasi,” ungkapnya.

Mirza mengatakan mengatakan bahwa para petani kelompok tani yang menunggu jatah subsudi pupuk untuk melengkapi data elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (e-RDKK) sudah dilakukan. Namun hal ini belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan. “Para petani juga mengharapkan adanya bantuan maupun penanganan terkait hama tikus. Pasalnya jika memasang setrum akan sangat berbahaya bagi petani itu sendiri. Yang bisa mengancam nyawa petani,” katanya.

Dalam reses tersebut, Mirza juga mendapatkan keluhan terkait masalah infrastruktur mulai dari banjir hingga jalan yang rusak. Ia mengaku akan membawa usulan ini dalam rapat paripurna.

“Harus diakui memang sejak dua tahun terakhir ini tidak ada pembangunan karena anggaran direfocusing untuk penanganan Covid-19. Kalaupun ada sangat kecil sekali. Tugas DPRD hanya bisa mengusulkan dan pengawasan. Untuk realisasi pencairan anggaran maupun pelaksanaan pembangunan tetap dilakukan oleh eksekutif. Saya pastikan akan membawa aspirasi masyarakat ini dalam rapat paripurna,” pungkasnya.