Reses Muhammad Bin Mu’afi Zaini, Madura Butuh Pemerataan Guru P3K
INDRAPURA.ID – Rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadikan sekolah swasta di Madura kekurangan tenaga pengajar, karena harus bertugas di negeri. Untuk itu, perlu ada kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan guru P3K.
Anggota DPRD Jatim Dapil XIV (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep) Muhammad Bin Mu’afi Zaini mengatakan, banyak aspirasi masyarakat yang resah karena kekurangan guru di sekolah swasta. Mengingat banyak guru yang diterima menjadi P3K harus mengajar di sekolah negeri.
Menurut pria yang akrab dipanggil Gus Mamak itu, rekrutmen guru P3K seharusnya dijadikan pemerintah sebagai sarana pemerataan. Dengan begitu, penempatan P3K guru tidak hanya di sekolah negeri saja. Namun bisa ditugaskan di sekolah swasta. Mengingat selama ini sekolah swasta kontribusinya untuk bangsa luar biasa.
“Bayangkan kalau di Indonesia tidak ada sekolah swasta, negara harus membangun sekolah di semua desa dan kecamatan. Berapa dana yang harus dikeluarkan untuk pembangunan dan bulanannya,” kata Gus Mamak saat reses II tahun 2022 di Desa Tambaagung, Kecamatan Ambunten, Sumenep, Selasa 31 Mei 2022.
Politisi asal Partai Golkar itu menyebut saat ini yang terjadi adalah negara harus mengambil guru-guru swasta terbaik kemudian dijadikan P3K di sekolah negeri. Sementara pengabdian dan biaya pengembangan di sekolah asalnya tidak diapresiasi oleh pemerintah.
“Saran saya P3K menjadi medan penguatan kalau perlu ada rekrutmen lagi kemudian dikirim ke sekolah swasta,” tegasnya.
Gus Mamak menilai penempatan guru P3K di sekolah swasta jauh lebih efektif dan murah. Mengingat jumlah siswa sekolah swasta lebih banyak, jika dibandingkan negeri. Gaji P3K di tiap sekolah lebih murah dari pada pemerintah membangun sekolah baru dan bisa menyedot cost bulanan berlipat.
“Rekrutmennya tetap ikut tes dan difasilitasi negara. Kemudian diberi subsidi dan biaya bulanan,” ujarnya.
Penempatan guru P3K juga bisa dilakukan di daerah terpencil. Mengingat keterlibatan masyarakat Jatim terhadap pendidikan, terutama kalangan pesantren antusiasnya sangat luar biasa. Namun yang terpenting adalah sekolah yang minim fasilitas harus lebih disupport dari pada sekolah negeri.
“Pemerintah harus hadir disana. Tidak bisa pemerintah membedakan-bedakan, ini sekolah negeri anak kandung saya, ini swasta anak tiri saya. Pemerintah harus mengangkat mereka semua menjadi anaknya,” pintanya.
Dengan banyaknya guru berstatus P3K, alokasi anggaran pendidikan tidak harus lebih dari 20 persen dari total APBD Jatim. Selama pemerintah membuat kriteria-kriteria tertentu, sekolah yang layak disupport anggaran.
“Itu nanti akan memacu sekolah yang berada di great bawah untuk berlomba-lomba mencapai great tertentu. Misalnya akreditasi A, standar kelulusan sekian, jumlah murid sekian bisa mendapatkan support,” pungkasnya.