Reses SW Nugroho, Pemerintah Harus Berkolaborasi Atasi Banjir Ngoro

INDRAPURA.ID – Persoalan banjir tahunan di kawasan Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto akibat luapan sungai Avur Sumberwarih kembali disuarakan masyarakat kepada anggota DPRD Jatim.

Ini tampak pada saat SW. Nugroho anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim yang berangkat dari daerah pemilihan X Mojokerto-Jombang menggelar Reses II tahun 2022 DPRD Jatim di Balai Desa Sedati, Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, Rabu (1/6/2022)

“Kami tiap tahun warga desa Tambakrejo, Candiharjo, Kembangsri, Jasem, Ngoro dan Sedati selalu menjadi langganan banjir dan tidak ada solusi guna mengatasinnya,” ujar Heri warga Desa Sedati, kepada SW Nugroho.

Menurut Heri, apalagi sejak ada NIP (Ngoro Industri Persada) dan pengembangannya saat ini, banjir malah lebih parah lagi akhir alhir ini. Bahkan banjir terakir kemarin 15 hektare sawah masyarakat terendam banjir.

“Selain akibat derasnya guyuran hujan. Banjir terparah ini juga akibat minimnya lahan resapan di lereng Gunung Penanggungan akibat perluasan lahan Ngoro Industri Persada. Karena, Avur Sumberwari jadi satu-satunya saluran pembuangan air dari NIP menuju Sungai Brantas,” terangnya.

“Dulu, sebelum ada NIP memang kita langganan banjir. Sekarang ada NIP dan pengembangannya kondisinya malah semakin parah kalau banjir,” lanjutnya.

Menaggapi peraoalan ini SW. Nugroho mengatakan persoalan ini tidak bisa ditangani oleh Pemprov sendiri maupun Pemkab Mojokerto sendiri. Ini perlu kolaborasi bersama guna menyelesaiakan persoalan banjir tahunan ini.

“Juga perlu turun tangan langsung pemerintah pusat. Mengingat ini juga ada tanggung jawab instansi pusat yang mengelola aliran sungai yang ada di kawasan ini,” ujarnya.

Kata Mas Nug sapaan akrab SW Nugroho, tanpa dibicarakan bersama duduk bersama antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten persoalan banjir di Kecamatan Ngoro ino todak akan bisa terselesaikan.

“Kasihan warga datang ke Kabupaten katanya wewenang Provinsi. Datang ke Provinsi katanya itu tanggung jawab Badan Pengelola Wilayah Sugai Brantas. Begitu seterusnya,” jelasnya.

“Karena memang ada kewenanagan potong-potong di sepanjang aliran sungai itu. Sehingga sulit teratasi karena faktor kewenangan,” imbuhnya.

Untuk itu lanjut Mas Nug, pihanya akan meminta Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim agar mendorong instansi terkait untuk melakukan koordinaai dengan pihak Pemkab Mojokerto terkait penanganan ini.

“Bahkan saya juga berencana bersama kepala desa yang terdampak banjir ini untuk mendatangi anggota Frakai PDI Perjuangan DPRRI yang diduk dikomisi berkaitan dengan persoalan ini,” ungkapnya.

“Kalau ini diikhtiarkan insyaallah akan segera teratasi persoalan ini. Kita punya kader yang juga ketua Banggar (Badan Anggaran) DPR RI. Ada juga kader kita yang juga anggota komisi yang berkaitan dengan hal itu yang juga berangkat dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim,” lanjut pria yang juga pengurus DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

SW Nugroho juga akan meminta agar industri yang ada di NIP juga ikut peduli terhadap kondisi banjir ini. Tidak dipungkiri kawasan resapan air berkurang saat ini imbas pengembangan NIP

“Ya harusnya mereka juga ikut terlibat mengatasi persoalan ini. Mestinya CSR perusahaan yang ada di NIP, juga harus didedikasikan untuk ikut megatasi banjir itu,” tegasnya.

Sementara itu dalam reses yang berlangsung tersebut, warga juga meminta agar persoalan kemacetan di kawan Mojosari-Ngoro juga perlu segera ditangani. Selain itu persoalan pertanian yang terancam banjir dikawasan Ngoro ini juga di perhatikan.

“Kalau kemacetan, kita dorong agar rencana pembangunan jalan Tol Krian Pandaan melewati Mojosari yang pernah diusulkan dulu kita minta untuk segera diwujudkan. Sebab akan berdampak atasi kemacetan di Mojosari-Ngoro. Untuk pertanian kita akan meminta bila ada yang gagal panen akibat banjir maka pemprov bisa membantu sebagai ganti rugi petani nantinya,” pungkas pria yang duduk di Komisi B DPRD Jatim.