Reses Agus Wicaksono, Cek Langsung Program Bantuan Pemerintah Diterima Warga

INDRAPURA.ID – Pascapandemi Covid yang makin terkendali dan mereda, persoalan kegiataan ekonomi mulai menjadi pembicaraan dan perhatian pemerintah. Berbagai program Pemerintah juga terus ditelurkan untuk menjadikan kondisi masyarakat kembali normal.

Salah satunya bantuan untuk masyarakat miskin. Untuk memastikan dampak dan realisasi di lapangan, anggota DPRD Jatim dapil Jember Lumajang H Agus Wicaksono, S. Sos mengulik langsung ke masyarakat lewat program reses.

Anggota DPRD Jatim yang pernah 3 periode duduk sebagai Ketua DPRD Kab Lumajang ini merasa perlu memastikan masyrakat menerima bantuan pemerintah ini.

Di hadapan ratusan masyarakat yang hadir dalam reses II tahun 2022, di Desa Sumber Anyar Kecamatan Rawa Kangkung Kabupaten Lumajang Agus Wicaksono menegaskan komitmennya untuk terus menampung dan memberi solusi untuk masyarakat kecil yang membutuhkan.

“Saya hadir disini untuk memastikan panjengan semua menerima bantuan dari pemerintah. Karena bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, harus terkontrol, harus terawasi, agar benar-benar nyampai, di tangan anda semua,” kata Agus disambut tepuk tangan warga desa Karang Anyar yang didominasi para emak emak, Rabu (1/6/2022).

Politisi PDIP Jatim ini menegaskan, sebagai wakil rakyat berkewajiban menggelar Reses untuk tahu masalah apa yang dihadapi masyarakat yang diwakilinya.

“Ini ibarat liburan yang wajib ketemu dengan masyarakat atau konstituennya, pemilihnya. Agar saya dan kawan-kawan anggota DPRD sebagai representasi masyarakat, ini benar-benar paham akar masalah atau akar persoalan. Melihat langsung bagaimana pelayanan Pemerintah Desa, bagaimana pelayanan Pemerintah Kecamatan, bagaimana pelayanan Pemerintah Kabupaten, apakah ini sudah baik. Kalau tidak baik ya tentu saja saya ini sebagai wakil panjenengan, tentunya saya akan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah setempat agar pelayanan ini harus diberikan sesuai haknya warga masyarakat. Itu tujuannya,” tegasnya.

Selain soal bantuan, Agus juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada meski sudah boleh tidak pakai masker pasca Covid 19 mulai terkkendali.

“Tetap pakai masker nggeh. Karena pakai masker itu bagus, yang cewek kelihatan cantik, juga terlihat sopan, Soalnya kalau tertawa lebar jadi gak kelihatan mangap. Kita doakan Covidnya benar-benar hilang dan kita bisa kembali seperti dulu,” ungkapnya.

Meng-update kondisi masyarakat yang mayoritas petani sekaligus peternak itu, Politisi yang juga Ketua Badan Kehormatan DPRD Jatim, lantas menanyakan kondisi terkait Pengakit Mulut dan Kuku yang lagi marak menimpa petani.

“Di sini ada yang kena PMK, itu loh penyakit mulut dan kuku yang dialami sapi?” tanya Agus.

Rupanya sama seperti desa lain di Lumajang, di desa ini juga ada peternak yang mengalami. Untuk itu Agus mengedukasi dan mengingatkan agar tahu cara cara meminimalisir agar tidak semakin meluas dan menular,

“Kalau ada sapi tetangga yang sakit, gak usah dilihat. Karena kalau jenengan ke sana trus melihat, trus pulangnya gak ganti baju, gak bersihkan badan dengan sabun, trus ke kandang sapi di rumah jenengan, nah ini yang akan membuat sapi jenengan tertular. Maka yang boleh ke kandang sapi cuma jenengan dan keluarga saja. biar ndak nular. karena kita ini yang justru membawa virusnya,” kata Agus mengingatkan.

Dari hasil reses dilakukan, diakuinya masalah PMK ini banyak dikeluhkan oleh peternak.

“Sekitar 60 persen terkena, disini petani itu sekaligus juga peternak dan pedagang Sapi memanfaatkan makanan ternak dari pertanian yang di sini cukup berlimpah,” kata Agus ditemui usai acara reses.

Anggota Komisi C ini menyesalkan penangan dan bantuan untuk peternak masih belum tepat sasaran.

“Ada bantuan dari pemerintah berupa disinvektan, dan obat sekedar penangan awal, namun kurang tepat sasaran. Ada yg bantuannya kurang ada yang malah gak terpakai. Makanya saya berupaya memberi bantuan untuk yang kurang,” jelasnya.

Selain edukasi tentang Covid-19 dan PMK, reses diakhiri dengan penyerahan bantuan bagi warga tidak mampu.