Reses Hari Putri Lestari, Banyak Warga Jember Belum Dapat Kartu BPJS

INDRAPURA.ID – Data dan sosialisasi program bantuan untuk masyarakat menjadi persoalan yang mengemuka yang dikeluhkan masyarakat Jember dan Lumajang.

Sejumlah warga mengaku tidak terdata penerima bantuan, termasuk untuk mendapatkan bantuan BPJS.

Anggota DPRD Jatim dapil Jember Lumajang Hari Putri Lestari yang menggelar reses di beberapa titik di dapilnya mendapat keluhan soal ketidaktahuan warga dengan adanya program bantuan dan soal BPJS. Salah satunya di desa Curah Nongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Di sini hampir 60 % warganya tidak memiliki kartu BPJS

“Di sini siapa bapak ibu yang belum memiliki BPJS, baik mandiri maupun yang dibantu pemerintah?” tanya Hari Putri Lestari, saat menggelar reses di Desa Curahnongko Tempurejo Kab Jember. Kamis (2/6/2022) yang langsung direspon dengan banyaknya warga yang ngacung.

“Waduh ini sepertinya 60 persen ini belum punya. Berarti ini ada persoalan, harusnya ujung tombaknya yaitu Kepala Desa harus pro aktif,” ungkap HPL sapaan akrab Hari Puti Lestari, prihatin.

HPL menilai bahwa kondisi yang terjadi, terutama karena tidak sinkronnya sosialisasi program bantuan ke masyarakat.

“Padahal setahu saya kan hanya butuh KTP dan Kartu Keluarga. Namun harus diakui beberapa temuan menyebutkan meski sudah mendaftar BPJS bantuan pemerintah namun belum juga dapat,” tambahnya.

Lalu HPL menjelaskkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan banyak warga yang membutuhkan belum dapat kartu BPJS.

‘Salah satunya karena input datanya yang keliru, maka menyebabkan tidak terealisasi. Ya bisa jadi termasuk bantuan lainnya, termasuk pupuk juga bantuan keluarga miskin, KIP, KIS, karena data yang salah jadinya gak dapat. Nanti coba tim saya koordinasi dengan perangkat desa Curahnongko menyampaikan warga yang belum dapat BPJS,” ungkapnya yang disambut dengan tepuk tangan warga yang rata-rata petani Gurem (pemilik lahan kurang 1/2 hektar)

Dari banyaknya keluhan itu, HPL berharap pejabat dan perangkat desa diharapkan bisa meningkatkan pelayanan sosialisasi terkait program bantuan pemerintah kepada masyarakat desa. Politisi wanita asal PDIP ini menilai perbaikan sistem pendataan ini sangat dibutuhkan agar program program bantuan ini bisa sampai tepat sasaran dan tepat orang.

“Jika program ini tidak sampai ke warga berarti ada persoalan komunikasi. Kita harus mendorong lebih intens agar ada perbaikkan-perbaikkan. Jika Pemerintah Desa saja tidak tahu berarti hirarki diatasnya yang kurang intens untuk menyampikkan ke desa,” tambahnya.

Dalam reses kali ini, HPL mengaku menerima permintaan bantuan, baik bansos, bantuan akir bersih, persoalan tanah, pupuk dan lainnya. “Padahal itu banyak program pemerintah yang digelontorkan, namun selalu saja persoalan data dan sosialisasi yang jadi kendala,” ungkapnya prihatin.

Selain peng-inputan yang salah, ketidak telitian dan kelambatan update data kata HPL juga mendukung amburadulnya kektidak tepatan program bantuan ini.

“Di beberapa tempat yang saya datangi banyak yang menyampaikan sudah di-update dan dilakukan sesuai data yang ada , namun ditingkatan kabupaten hingga pusat tidak ada perubahan, kok selalu itu. Makanya disetiap reses sesuai bidang saya kesra dan masyarakat miskin, PKH, BPJS kesehatan selalu menemukkan kenapa datanya selalunya yang keluar salah sasaran. Kepala desa mengaku sudah memperbaiki data, tapi yang turun adalah data lama. Maka kedepan data kependukan itu penting unttuk diperbaiki terutama DTKS Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Masak data 2011 masih dipakai padahal ini kan sudah 2022,” pungkasnya.