INDRAPURA.ID – Persoalan klasik yang dialami kaum petani, yakni kelangkaan pupuk dan kualitas benih tanaman yang kurang bagus, nampaknya masih mendominasi aspirasi masyarakat Gresik dan Lamongan saat reses II tahun 2022 yang dilakukan anggota DPRD Jatim, Amar Saifuddin.
“Tolong pak, kenapa saat petani membutuhkan pupuk subsidi untuk tanam kok langka. Kalau begini terus mana bisa hasil produksi padi menjadi bagus,” kata salah seorang warga Balonggpanggang Gresik, Rabu (1/6/2022).
Senada, Sidiq Pribadi selaku ketua PAC PAN Balongpanggang menambahkan, bahwa mayoritas warga Balongpanggang adalah petani. Sayangnya, ketika memasuki musim tanam, justru petani kesulitan memenuhi kebutuhan pupuk subsidi karena langka. Padahal salah satu pabrik pupuk terbesar berada di Gresik.
Di sisi lain, pada saat musim panen para petani juga kesulitan mencari buruh tani karena generasi muda enggan menjadi petani. “Kalau bisa dibantu mesin potong padi agar minat bertani masyarakat tidak kendor sehingga ketahanan pangan bisa terjaga,” kata Sidiq.
Menanggapi keluhan tersebut, politikus asal Fraksi PAN DPRD Jatim menyatakan bahwa kunci persoalan kelangkaan pupuk subsidi itu bergantung pada kemauan politik pemerintah pusat. Sebab dari tahun ke tahun alokasi subsidi untuk pupuk dari pemerintah semakin berkurang.
“Berdasarkan e-RDKK dari kelompok tani, kebutuhan pupuk subsidi di Jawa Timur itu kisaran 4 juta ton. Namun kuota yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemenkeu dan Kementan baru sekitar 50 persen dari kebutuhan total atau kisaran 2, juta ton sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan petani,” beber Amar Saifuddin.
Bahkan, lanjut wakil ketua Komisi B DPRD Jatim, beberapa waktu lalu pihaknya berkunjung ke Dinas Pertanian Gresik juga mengeluh karena tidak bisa mengatasi masalah kekurangan pupuk subsidi karena menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat.
“Mereka bahkan sempat mengancam akan menggelar aksi ke PT Petrokimia Gresik karena tak bisa memenuhi kebutuhan pupuk petani Gresik,” beber mantan Wabup Lamongan ini.
Amar menyarankan kepada petani, petambak maupun peternak di Gresik maupun Lamongan supaya mengasuransikan lahan maupun ternak yang dimiliki karena wilayahnya rawan banjir. Tujuannya, supaya jika mengalami gagal panen baik akibat anomali cuaca, ketersediaan pupuk, maupun penyakit (wabah) bisa mendapatkan ganti rugi.
“Sosialisasi menyangkut ansuransi bagi petani maupun peternak ini masih sangat minim. Padahal bisa melindungi petani dan peternak, dan preminya juga tidak terlalu mahal karena 50 persen ditanggung pemerintah dan sisanya ditanggung pemilik lahan maupun ternak,” jelasnya.
Sementara untuk bantuan alat-alat pertanian, Amar kembali mengatakan bahwa anggaran yang tersedia di Dinas Pertanian Jatim sangat minim sehingga sulit dapat memberikan hibah alat-alat pertanian yang dibutuhkan kelompok tani.
Padahal penggunaan peralatan modern dalam bertani itu selain dibutuhkan juga dapat memacu minat generasi muda untuk bertani, sehingga keberlangsungan pertanian dan ketahanan pangan bisa terjaga dengan baik.
“Ini memang persoalan yang cukup mendasar yakni keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah sehingga sulit mewujudkan harapan kaum petani, seperti peralatan modern maupun bibit unggul,” pungkas Amar Saifuddin.