Reses MH Rofik, Kawal Proses Pemekaran Desa Petiyen Solokuro Lamongan

INDRAPURA.ID – Anggota DPRD Jatim dari Dapil Lamongan – Gresik, Drs MH Rofik melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat pada reses II tahun 2022 di Dusun Petiyin Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, Senin (30/5/2022).

Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Petiyen Solokuro Lamongan itu cukup menarik. Sebab, Petiyen sejatinya sebuah dusun bagian dari Desa Takerharjo. Namun dusun yang dihuni sekitar 1800 kepala keluarga itu tengah berproses menjadi desa persiapan untuk pemekaran desa.

Kades Takerharjo Sutikno mengatakan bahwa proses pemekaran Desa Petiyen sudah diajukan ke Pemkab Lamongan tinggal menunggu persetujuan dari Bupati Lamongan.

“Bupati akan membentuk tim survey untuk uji kelayakan. Kalau dinyatakan layak, proses selanjutnya bupati akan menerbitkan Perbup menyatakan Petiyen sebagai desa persiapan,” kata Sutikno.

Pria kelahiran Dusun Petiyen itu juga berharap adanya pengawalan dan pendampingan dari anggota DPRD Jatim.
Sebab paska dinyatakan desa persiapan masih ada tahapan yang harus dilalui, yakni dimintakan rekomendasi gubernur supaya Pemkab bisa membuat Perda dan disetujui Mendagri.

“Tentunya jika ada pengawalan dan pendampingan dari DPRD Jatim untuk mendapatkan rekomendasi gubernur akan lebih lancar,” jelas Sutikno.

Pertimbangan utama perlunya pemekaran desa, lanjut Sutikno adalah lokasi dusun Petiyen jaraknya cukup jauh dari Desa Takerharjo. Sehingga warga dusun Petiyen sepakat untuk dilakukan pemekaran agar pelayanan masyarakat bisa semakin baik.

Kesiapan menuju desa persiapan juga sudah dilakukan. Diantaranya dengan mendirikan kantor Balai Desa dan pembuatan waduk yang keduanya masih dalam progres pembangunan.

“Tentunya kalau anggota DPRD Jatim bisa membantu anggaran melalui hibah maka progres pembangunannya bisa semakin cepat terealisasi,” kelakar Kades Takerharjo di dampingi Kades Bluri dan Kades Dagan yang turut hadir dalam kegiatan reses.

Selain persoalan pemerintahan desa, warga yang hadir juga menyampaikan aspirasi untuk diperjuangkan melalui DPRD Jatim. Diantaranya, bantuan sarana dan prasarana olahraga, bantuan modal PKK, fasilitasi pemenuhan air bersih dan kelangkaan pupuk subsidi bagi petani maupun Penyakit Kuku Mulut (PMK) ternak Sapi.

“Kebutuhan air bersih warga dusun Petiyen selama ini berasal dari Desa Takerharjo. Kami khawatir jika nantinya dimekarkan warga Petiyen tidak diperkenankan lagi mengambil air, makanya kami berharap ada bantuan pengeboran sumber air tanah supaya Desa Petiyen nantinya bisa mandiri,” kata Isfandi selaku Kaur Kesra Desa Takerharjo.

Menanggapi berbagai aspirasi yang masuk, MH Rofik menyatakan siap membantu pengadaan seragam olahraga senam bagi ibu-ibu PKK dan prasarana pendukung olahraga sepakbola dan bola volly bagi karang taruna.

“Untuk seragam senam ibu-ibu, saya siap bantu patungan dengan Pak Kades. Untuk karang taruna akan saya sumbang bolanya nanti,” kata politikus yang juga hobby sepak bola ini.

Sementara untuk pengadaan sumber air tanah, anggota Komisi B DPRD Jatim ini menyanggupi setelah legalitas Desa Petiyen tuntas. Pasalnya, Rofik berharap pemenuhan air bersih bagi warga itu nantinya pengelolaannya ditangani BUMDes sehingga ada pemasukan tetap untuk kas desa dari unit usaha yang dikelola BUMDes.

Untuk persoalan klasik ketersediaan pupuk bersubsidi, Cak Rofik sapaan akrab MH Rofik menyatakan bahwa alokasi yang diberikan pemerintah melalui PT Petrokimia Gresik itu masih jauh dari kebutuhan riil petani. Sebab, petani tambak belum dimasukkan sehingga jatah pupuk subsidi yang diberikan di lapangan terpaksa dibagi dengan petani tambak sehingga petani pasti kekurangan.

“Hanya di Lamongan yang berhasil alokasi pupuk subsidinya ditambah pemerintah pusat. Itu pun setelah petani menggelar aksi besar-besaran di Pemkab Lamongan beberapa waktu lalu. Saya berharap Gresik dan Lamongan yang masuk ring 1 PT Petrokimia bisa diprioritaskan alokasinya ditambah,” ungkap keluarga besar Ponpes Al Muniri Ujungpangkah Gresik ini.

Khusus menyangkut penanganan PMK, wakil ketua DPD Partai Gerindra Jatim ini mengaku sudah mendesak Pemprov Jatim untuk secepatnya mendapatkan vaksin PMK supaya wabah PMK tidak semakin meluas dan meresahkan masyarakat karena sebentar lagi memasuki Idul Kurban.

“Kalau sudah ada vaksin PMK, kami juga meminta supaya digratiskan agar peternak tidak semakin terbebani biaya pengobatan ternak mereka. Masyarakat baru mulai bangkit dari Pandemi Covid-19, jangan dibebani lagi biaya vaksin PMK untuk ternak sapi ,” tegas mantan ketua PW GP Ansor Jatim ini.


Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.